Cimahi, (Tabloidpilarpost.com), Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan acara Sinkronisasi Kebijakan Politik Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara, Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (18/04) hingga Minggu (21/04).
Kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, sekaligus memperkuat kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 70 pejabat struktural, terdiri dari Eselon II dan IIIA, serta melibatkan sejumlah narasumber nasional dari Kemendagri, Lemhanas, hingga Rektor IPDN.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang strategis untuk merenungkan kembali makna pengabdian sebagai pelayan publik. “Kita tidak hanya membutuhkan pejabat yang pintar, tetapi mereka yang memiliki integritas, spiritualitas, dan kemauan untuk melayani dengan ikhlas,” tegasnya.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penyampaian visi dan misi pembangunan Kota Cimahi untuk lima tahun ke depan, yang terangkum dalam semangat CIMAHI MANTAP (Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif). Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 17 program strategis, mulai dari beasiswa pendidikan untuk 10.000 warga (BEWARA), penguatan 1.000 UMKM, pembangunan Cimahi Command Center, hingga layanan kesehatan dan sosial yang inklusif.
Ia juga pentingnya menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas dinas. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap pemimpin unit kerja dalam menerapkan strategic leadership dan manajemen kinerja berbasis indikator terukur. “Tanpa sinergi dan loyalitas, program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal. Kita harus tegak lurus, berani, dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ngatiyana juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain peningkatan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari target.(***)
