Way Kanan, (Tabloidpilarpost.com), – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Way Kanan menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Banjit. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas penggunaan Dana Desa, serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kerja sama tersebut, LSM GMBI mengambil peran penting dalam melakukan pengawasan eksternal, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan, GMBI memberikan masukan serta rekomendasi konstruktif kepada pemerintah desa.
Selain itu, GMBI juga mengedepankan fungsi advokasi terhadap kebijakan pembangunan Desa, khususnya dalam mendorong alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor pertanian dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Bustam selaku ketua GMBI distrik way kanan menegaskan bahwa LSM harus menjadi jembatan antara warga dan pengambil kebijakan dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik masyarakat desa.
Kolaborasi ini juga mencakup pendampingan langsung kepada masyarakat, seperti membantu petani dalam mengakses layanan dan sumber daya, serta melindungi hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan.
GMBI bersama APDESI sepakat untuk bersama-sama menciptakan kehidupan Desa yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“LSM bukan hanya pengawas, tapi juga mitra strategis dalam pembangunan. Kita ingin kehadiran LSM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bustam.
Dengan kerja sama ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjit semakin optimal dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Desa secara berkelanjutan.
Ketua APDESI Kecamatan Banjit yang juga Kepala Kampung Rantau Jaya, Agus Rianto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada LSM GMBI Distrik Way Kanan yang telah membuka ruang kerja sama dengan APDESI. Kami percaya sinergi ini akan membawa perubahan positif, terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Rianto.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh model kemitraan antara masyarakat sipil dan pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan. (sriwahyudi)
