Bandung Barat, (Tabloidpilarpost.com)- Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif menaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp500 juta menjadi Rp1trilun, dianggap Majelis Pemuda Indonesia, Lili Supriatna target yang rasional.
“Potensi KBB sangat besar apalagi ada itikad baik dari bapenda maupun aset daerah untuk menggali potensi daerah yang belum tergali,” kata Lili, Minggu 28 Januari 2024.
Lili mengatakan, dirinya pernah mengusulkan pemutihan perizinan saat bupati sebelumnya. “Kenapa harus pemutihan? Selama ini pihak-pihak terkait itu ada istilah memungut retribusi pajak yang tidak berizin adalah pendapatan haram,” sebut Lili.
Konteks pendapatan pajak, walau ada izin atau tidak, sambung Lili, ketika ada transksi dan ada ‘titipan’ uang terkiat pajak penjualan, ongkos jasa yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah itu wajib untuk dilakukan. “Hari ini masih ada skema permainan seperti itu dengan dalih perusahan tidak berizin, mereka (pengusaha, red) tidak mau menyetorkan retribusi, ini yang salah, sehingga ini yang diluruskan oleh Pak Pj Bupati,” tutur Lili.
Salah satu potensi PAD yang bisa digarap adalah, kawasan wisata punclut yang masuk wilayah KBB. Pembangunan tempat wisata alam, di kawasan Punclut yang masuk Kawasan Lindung Bandung Utara bermunculan.
Ia menjelaskan, Kelasnya sudah nasional tapi pemasukan PAD belum tersentuh, baik itu izin, maupun retribusinya. Alahkah eloknya, kata Lili, Pj Bupati bisa mengundang Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) KBB dan pihak pengusaha yang bergerak di bidang jasa pariwisata seperti resort, perumahan maupun devloper.
“Saya kira target Rp1 triliun akan lebih mana kala ada optimalisasi peran pemerintah daerah,” katanya. Pencapaian target itu juga, sebaiknya, DPRD KBB ikut terjun agar bisa mencapai target PAD Rp1 triliun.
“DPRD jangan hanya menjadi penikmat APBD tapi bagaimana caranya mengawal badan pendapatan daerah untuk menarik retribusi halal yang ada di KBB,” tuasnya.
Kekompakan eksekutif dan legislatif dalam hal pendapatan PAD sangat diperlukan, memimirkan target PAD yang sudah ditetapkan. Lili menyebut, “2025-2026 malah akan makin meningkat hanya dengan satu kata untuk menyelesaikannya”.
Lili juga menyinggung soal retribusi perparkiran yang digarap salah satu dinas, dilakukan belum optimal. “Saya pernah mendorong segera terbit perda perparkiran agar ada optimalisasi pendapatan dari sektor perpakiran,” katanya.
Akumulasi penghalalan penarikan retribusi sebanyak munhkin di KBB. “Parkir hotel, resort hingga waralaba mesti ditertibkan. Di kawasan barat dengan pengembangan kawasan Kota Baruparahyangan, itu membuka area pendapatan yang bisa ditarik retribusinya,” imbuhnya.
Kawasan Kotabaru Parahyangan yang banyak tumbuh berkembang restro, harus diawasi soal pendapatan pajak yang masuk untuk PAD. “Apakah masuk pajaknya? Tinggal Pak Pj mengundang manajemen Kota Baru Parahyangan dengan menjamurnya kafe, resto, arena bermain itu harus disingkronkan dengan pendapatan daerah. Juga daerah selatan banyak berdirinya restro jika ini diakumulasi, saya kira pajaknya bisa ditarik,” katanya.
Tambah Lili, Pajak reklame, galiaan di wilayah Cipatat daj Cikalong dan pengembang devloper besar seperti Ciputra, ada kewajiban harus diselesaikan dengan pemda di luar pendapatan lainnya. “Saya selaku majelis pemuda merasa optimis ketika ada tim percepatan untuk menaikan PAD dengan keterlibatan pemda, DPRD dan stakeholder seperti PHRI, Kadin dan pengusaha devloper dan IO dikolaborasikan membantu meningkatkan PAD,” jelasnya.
Lili mengaku pernah menyampaikan kepada Pemda Bandung Barat, terkait perizinan ‘blong’ yang ada di Cisarua, Paronglong, dan Lembang. Apakah sedah ada tindak lanjutnya? Lili berlasan kawasan itu susah keluar izin lantaran masuk dalam Kawasan Bandung Utara yang dilindungi.
“Saya kira Pak Pj punya terobosan lah termasuk mengoptimalkan BUMD yang dimiliki KBB seperti perusahaan air juga tengah melobi agar KBB mendapat bagi hasil dengan Pemkab Bandung , juga aset BPR yang belum dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung,” kata Lili.
Penopang bagi peningkatan PAD sangat banyak, hanya saja, kata Lili, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) enggan menindaklanjuti. “OPD hanyangna ditanggeyan. Maunya yang sudah matang tidak mau menggali dari pada dari nol”.
Kawasan industri di Batujajar dan sekitarnya yang menjadi aset Bandung Barat, seharusnya, sebut Lili, memberikan kontribusi dari mulai pajak, penggunaan air bawah tanah, hingga masalah ketenagaan kerjaaan lokal.
“Kalau ini dikombinasikan, sektor peningkatan PAD dari segela bidang target Rp1 triliun bisa lebih kalau ada kekompakan,” ungkapnya.
Lili meminta Badan Pendapatan Daerah agar digenjot potensi daerah yang bisa meningkatkan PAD. “Itu di luar PBB yang menjadi rutinitas. Tapi bapenda bisa mengkolaborasikan mengajak seluruh stakeholder agar bersama-aama membayar pajak retribusi kepada Bandung Barat dengan melibatkan tim percepatan PAD,” pungkasnya.
**Red.
