Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Lonjakan tagihan listrik yang mencapai lebih dari Rp900 ribu menjadi perhatian Adam Buya, Ketua Umum Gerakan Warga Sipil Banten Bersatu (GWSBB). Ia mempertanyakan besarnya tagihan listrik yang tercatat mencapai Rp917.062 pada November 2026, setelah sebelumnya pada Oktober 2026 hanya sebesar Rp283.920.
Perbedaan nominal yang cukup mencolok tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan pemakaian energi listrik serta komponen biaya yang dibebankan kepada pelanggan PT PLN (Persero).
Berdasarkan dokumentasi riwayat tagihan listrik yang diperlihatkan, pelanggan tercatat menggunakan layanan pascabayar dengan golongan R1M berdaya 900 VA. Data tersebut memperlihatkan perubahan nominal tagihan selama enam periode terakhir yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan.
Pada Juni dan Juli 2026, tagihan masing-masing tercatat sebesar Rp51.106. Kemudian pada Agustus meningkat menjadi Rp141.960, disusul September dan Oktober yang masing-masing mencapai Rp283.920. Namun, pada November 2026, nominal tagihan melonjak tajam menjadi Rp917.062.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp633.142 dibandingkan bulan sebelumnya, atau sekitar 223 persen. Lonjakan tersebut menjadi persoalan yang ingin mendapatkan penjelasan secara transparan dari pihak PLN.
“Sebagai konsumen, saya tentu mempertanyakan dasar perhitungan tagihan listrik yang mencapai sekitar Rp900 ribu per bulan. Berdasarkan riwayat tagihan yang saya tunjukkan, nominal November mencapai Rp917.062, padahal bulan sebelumnya Rp283.920. Kami ingin mengetahui secara jelas dari mana perhitungan biaya tersebut berasal. Jangan sampai konsumen dibebani tagihan tanpa mendapatkan penjelasan yang transparan,” ujar Adam Buya.
Pemeriksaan Lokasi Tidak Menemukan Kebocoran Arus, Tagihan Masih Dipertanyakan
Adam menjelaskan bahwa dirinya telah berupaya melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada pihak PLN guna memperoleh penjelasan mengenai tingginya tagihan listrik tersebut.
Tidak hanya melalui komunikasi, pemeriksaan langsung ke lokasi juga telah dilakukan oleh pihak posko. Berdasarkan informasi yang disampaikan Adam, hasil pengecekan tersebut tidak menemukan adanya kebocoran arus listrik di lokasi yang diperiksa.
Meski demikian, persoalan tingginya pemakaian listrik masih menjadi tanda tanya. Pihak PLN disebut tetap berpegang pada hasil perhitungan pemakaian listrik yang dinilai tinggi.
Atas kondisi tersebut, Adam berencana meminta rincian penggunaan listrik secara langsung melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN setempat. Langkah ini ditempuh agar dirinya memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai dasar perhitungan tagihan yang dibebankan kepada pelanggan.
“Saya sudah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak PLN. Lokasi juga sudah diperiksa oleh pihak posko dan hasilnya dinyatakan aman, tidak ditemukan kebocoran arus. Namun, persoalan tingginya pemakaian listrik masih menjadi pertanyaan. Karena itu, saya ingin meminta rincian perhitungan pemakaian listrik secara langsung kepada pihak PLN agar semuanya jelas dan bisa dibuktikan berdasarkan data,” ungkapnya.
GWSBB Dorong Transparansi dan Perlindungan Hak Konsumen
Adam berharap PT PLN (Persero) dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan terperinci, termasuk memperlihatkan rincian penggunaan energi listrik dalam satuan kilowatt-hour (kWh), riwayat pencatatan meteran, tarif yang diberlakukan, serta komponen dan dasar perhitungan tagihan setiap bulan.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besarnya nominal pembayaran, melainkan juga berkaitan dengan keterbukaan informasi, transparansi pelayanan publik, serta perlindungan hak konsumen.
Melalui Gerakan Warga Sipil Banten Bersatu (GWSBB), Adam berharap pihak PLN, khususnya wilayah Rangkasbitung, tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga dapat menunjukkan data pendukung yang menjadi dasar penetapan tagihan.
Baginya, setiap pelanggan berhak memperoleh informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih ketika terjadi lonjakan tagihan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
GWSBB berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh sehingga penyebab kenaikan tagihan dapat diketahui secara objektif berdasarkan data dan fakta.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidakwajaran tagihan listrik tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi Tabloid Pilar Post membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, dan hak jawab kepada PT PLN, khususnya pihak terkait di wilayah Rangkasbitung, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
![]()









