Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lebak menjadi sorotan kalangan aktivis. Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Distrik (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Lebak, Ade Surnaga, yang akrab disapa King Naga.
King Naga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak maupun Kepolisian Resor (Polres) Lebak, agar bersikap tegas terhadap kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian kerugian negara setelah melewati batas waktu tindak lanjut selama 90 hari.
“Temuan BPK itu bukan sekadar catatan administratif biasa, melainkan indikasi kuat adanya potensi kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jika batas waktu tindak lanjut selama 90 hari sudah terlewati dan pihak kontraktor tidak kunjung mengembalikan kerugian tersebut, APH wajib turun tangan memprosesnya ke ranah pidana tanpa pandang bulu,” tegas King Naga dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, lambannya penanganan serta sikap kompromi terhadap penyedia jasa yang bermasalah berpotensi memperburuk tata kelola pembangunan di Kabupaten Lebak.
Ia menilai, ketegasan dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang mengerjakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Selain mendesak APH mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, King Naga juga meminta Bupati Lebak, H. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H., melalui dinas terkait dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), agar mengambil langkah administratif secara konkret terhadap perusahaan kontraktor yang terbukti melakukan pelanggaran.
Salah satu langkah yang didorongnya adalah penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah jangan tutup mata dan jangan memberi ruang lagi bagi kontraktor yang terbukti bermasalah dalam temuan BPK. Wajib hukumnya bagi Pemkab Lebak untuk memblokade perusahaan tersebut agar tidak lagi bisa mengikuti tender atau mendapatkan proyek yang bersumber dari uang rakyat di masa mendatang,” ujarnya.
King Naga menegaskan, pihaknya bersama elemen masyarakat akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Lebak. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara serius dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi administratif dan APH dalam menindak dugaan pelanggaran hukum menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih transparan, bertanggung jawab, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak.
![]()









