Bengkulu, (tabloidpilarpost.com) – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK Provinsi Bengkulu kembali menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Mapolda Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti sejumlah temuan dan dugaan persoalan hukum yang dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam aksi tersebut, FABB dan LSM LIDIK menyoroti empat persoalan utama, mulai dari dugaan persoalan kepemilikan senjata api dan amunisi, penyaluran dana hibah puluhan miliar rupiah, hibah aset Mes Pemda Provinsi Bengkulu, hingga dugaan penguasaan kawasan hutan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Persoalan pertama yang menjadi perhatian massa aksi adalah kepemilikan senjata api aktif beserta 12 kotak amunisi atau sebanyak 600 butir peluru yang dikaitkan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso.
Persoalan tersebut turut disinggung dalam kaitannya dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangani perkara mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
FABB dan LSM LIDIK mendesak adanya penjelasan mengenai asal-usul, legalitas kepemilikan, serta perizinan senjata api dan amunisi tersebut. Mereka meminta aparat berwenang memastikan apakah seluruh ketentuan hukum terkait kepemilikan senjata api telah dipenuhi.
Persoalan kedua berkaitan dengan penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu kepada sejumlah instansi vertikal, termasuk institusi TNI dan aparat penegak hukum.
Massa aksi mempertanyakan mekanisme penganggaran, proses penyaluran, dasar pemberian hibah, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Menurut mereka, penggunaan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, aparat penegak hukum didesak menelusuri apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengelolaannya.
Persoalan ketiga menyangkut hibah aset Mes Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
FABB dan LSM LIDIK menilai proses hibah aset tersebut perlu ditelusuri, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan persoalan kesesuaian pemanfaatan aset dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata ruang, terutama ketentuan mengenai sempadan pantai.
Mereka meminta instansi terkait memberikan penjelasan mengenai status aset, proses pengalihan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Persoalan keempat berkaitan dengan dugaan penguasaan kawasan hutan oleh tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Bengkulu.
Perusahaan yang menjadi sorotan massa aksi meliputi:
- PT Riau Agrindo Agung (RAA) di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- PT Sendabi Indah Lestari (SIL) di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan hingga Kabupaten Kaur.
Ketiga perusahaan tersebut disorot terkait dugaan penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa perizinan yang dipersyaratkan, termasuk persoalan legalitas Hak Guna Usaha (HGU).
FABB dan LSM LIDIK mendesak instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap status kawasan, dokumen perizinan, serta dasar hukum kegiatan perkebunan yang dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut.
Aspirasi dan tuntutan dalam aksi tersebut disampaikan secara bergantian oleh sejumlah perwakilan, yakni Herman Lutfi selaku Ketua FABB, Dedi Mulyadi selaku Koordinator FABB, Dang Bur selaku orator FABB, serta M. Zen Ferry selaku Ketua Umum LSM LIDIK Bengkulu.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan FABB melontarkan kritik kepada Kejati Bengkulu agar tidak berhenti pada penyampaian pernyataan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan hukum di Provinsi Bengkulu.
Massa aksi meminta Kejati dan Polda Bengkulu menelusuri seluruh persoalan yang disampaikan secara serius, transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Mereka juga berharap aparat penegak hukum memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan setiap persoalan yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.
Kini, publik menantikan respons dan langkah nyata dari aparat penegak hukum









