Malang, (tabloidpilarpost.com) — Perkara sengketa tanah antara Yulis Nurhayati dan Hj. Liani kembali menjadi sorotan setelah muncul pernyataan yang mempertanyakan kesesuaian keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Kpn.
Persoalan tersebut berkaitan dengan keterangan Ahmad Riswadi, yang disebut dalam materi pemberitaan sebagai Kasi Pelayanan Desa Clumprit. Menurut keterangan yang disampaikan kepada redaksi, terdapat perbedaan antara uraian kesaksian yang tercantum dalam salinan putusan dan pernyataan Ahmad Riswadi kepada awak media.
Perbedaan itu menyangkut pengetahuannya mengenai proses jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB), serta keterlibatannya dalam pengukuran objek tanah yang disengketakan.
Namun, untuk memastikan apakah benar terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan kesaksian, diperlukan pemeriksaan terhadap salinan resmi putusan, berita acara persidangan, dan dokumen terkait lainnya.
Dalam materi yang disampaikan kepada redaksi, uraian kesaksian dalam putusan disebut memuat keterangan bahwa Ahmad Riswadi mengetahui proses jual beli dan pembuatan AJB antara pihak penggugat dan tergugat, serta ikut melakukan pengukuran objek tanah sengketa.
Sebaliknya, Ahmad Riswadi, menurut keterangan yang diberikan kepada media, membantah pernah melakukan pengukuran tanah tersebut selama menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Clumprit sejak 2021.
Ia juga disebut menyatakan tidak mengetahui secara langsung batas maupun luas tanah yang disengketakan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana keterangan saksi dicatat dalam persidangan dan apakah terdapat perbedaan penafsiran, kekeliruan pencatatan, atau persoalan lain yang perlu diperiksa.
Untuk menjawab pertanyaan itu, redaksi perlu memperoleh salinan resmi berita acara persidangan dan mencocokkannya dengan keterangan saksi yang bersangkutan.
Selain mengenai pengukuran, Ahmad Riswadi juga disebut membantah mengetahui secara langsung transaksi jual beli tanah antara Yulis Nurhayati dan Hj. Liani.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, ia mengaku tidak berada di lokasi transaksi, tidak melihat penyerahan uang, serta tidak mengetahui nilai transaksi tersebut.
Perbedaan ini menjadi salah satu poin yang perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan saksi terhadap objek sengketa dan transaksi yang menjadi bagian dari perkara perdata tersebut.
Meski demikian, pernyataan saksi kepada media setelah persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keterangan dalam putusan telah dipalsukan. Penilaian mengenai keaslian dan kesesuaian keterangan harus didasarkan pada dokumen persidangan serta bukti yang dapat diverifikasi.
Materi yang diterima redaksi juga menyebut Ahmad Riswadi mengaku hadir sebagai saksi setelah diminta oleh Zein, yang disebut sebagai anak Hj. Liani.
Keterangan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai siapa yang menghubunginya, bagaimana proses pemanggilan saksi berlangsung, serta apakah terdapat komunikasi atau dokumen yang berkaitan dengan kehadirannya di persidangan.
Permintaan seseorang untuk hadir sebagai saksi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya dan apakah proses pemeriksaan serta pencatatannya sesuai prosedur.
Pihak yang mempersoalkan perkara ini menilai perbedaan keterangan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Mereka meminta agar dokumen persidangan dan administrasi desa yang berkaitan dengan sengketa tanah diperiksa untuk memastikan kesesuaian isinya.
Apabila terdapat bukti mengenai perubahan atau pemalsuan dokumen, dugaan tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, belum tepat menyimpulkan bahwa berita acara persidangan telah direkayasa, bahwa saksi memberikan keterangan palsu, atau bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti palsu.
Demikian pula, dugaan mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu harus didukung bukti yang memadai dan tidak cukup hanya berdasarkan perbedaan pernyataan.
Klarifikasi juga diperlukan dari Hj. Liani dan Zein terkait keterangan yang menyebut nama mereka, serta dari pihak-pihak yang menerbitkan atau menggunakan dokumen administrasi desa dalam perkara tersebut.
Redaksi TabloidPilarPost.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. Setiap tanggapan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Perkembangan perkara ini perlu dipantau berdasarkan dokumen resmi, keterangan yang terverifikasi, serta proses hukum yang ditempuh para pihak. Dengan demikian, persoalan yang dipertanyakan dapat diperiksa secara objektif tanpa mendahului kesimpulan lembaga yang berwenang.
![]()









