Malang, (tabloidpilarpost.com) – Yulis Nurhayati (43), warga Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana terkait keterangan di bawah sumpah dan administrasi pertanahan ke Polres Malang, Senin (12/10/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan sengketa tanah yang sebelumnya bergulir di Pengadilan Negeri Kepanjen pada 2023. Yulis menduga terdapat keterangan yang tidak benar dalam persidangan serta perubahan data administrasi desa yang merugikan haknya atas tanah.
Berdasarkan keterangan Yulis, laporan itu menyebut enam orang, yakni Liani, yang disebut sebagai pengusaha sekaligus penggugat dalam perkara perdata sebelumnya; Mamik, yang disebut sebagai saksi; serta empat orang yang merupakan mantan dan perangkat aktif Pemerintah Desa Clumprit, yaitu Sugianto, Bambang Mulyadi, Ahmad Riswadi, dan Wiyono.
Dugaan keterlibatan masing-masing pihak tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang dilaporkan juga perlu diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Yulis menjelaskan, persoalan bermula ketika dirinya meminjam uang kepada Koperasi Rukun Santoso yang dikelola Liani. Saat itu, ia mengaku menyerahkan dokumen kepemilikan tanah sebagai jaminan pinjaman.
Namun, menurut Yulis, persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan setelah tanah tersebut diklaim telah diperjualbelikan.
Sengketa itu berlanjut ke Pengadilan Negeri Kepanjen melalui perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Kpn. Dalam perkara tersebut, menurut Yulis, pihak penggugat mengklaim tanah telah dibeli dan dilunasi dengan nilai Rp200 juta.
Yulis membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa uang yang diterimanya merupakan pinjaman, bukan pembayaran jual beli tanah.
“Saya akui benar pernah berutang dan menyerahkan dokumen sebagai jaminan. Tapi saya tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang Rp200 juta sebagai pembayaran jual beli. Uang yang saya terima statusnya pinjaman,” ujar Yulis.
Persoalan mengenai status transaksi, dokumen tanah, serta dasar klaim kepemilikan itu menjadi bagian yang menurut Yulis perlu ditelusuri kembali melalui proses hukum.
Yulis menyebut sejumlah keterangan dalam persidangan sebagai bagian penting dari laporan yang disampaikannya. Ia mengaku memiliki salinan dokumen persidangan, termasuk Berita Acara Persidangan halaman 25–27, yang menurutnya perlu diperiksa oleh penyidik.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah keterangan Mamik mengenai hubungannya dengan Liani serta klaim pelunasan Rp200 juta. Yulis mempertanyakan dasar dan bukti transaksi yang mendukung keterangan tersebut.
Selain itu, Yulis mempersoalkan administrasi desa yang menurut pengakuannya mengalami perubahan. Ia juga meminta penyidik memeriksa proses pengukuran tanah serta peran sejumlah perangkat desa yang disebut dalam laporannya.
Terkait dugaan tersebut, Yulis meminta penyidik tidak hanya memeriksa keterangan para saksi, tetapi juga menelusuri dokumen administrasi pertanahan, riwayat perubahan data, bukti transaksi, serta pihak yang berwenang melakukan perubahan tersebut.
“Pejabat desa seharusnya menjaga kebenaran data dan melayani masyarakat. Karena itu, saya meminta semua dokumen diperiksa agar persoalan ini menjadi terang,” kata Yulis.
Hingga berita ini disusun, tuduhan terhadap para pihak tersebut masih merupakan keterangan dari pelapor dan belum dapat dinyatakan terbukti tanpa hasil pemeriksaan serta proses hukum yang sah.
Dalam laporannya, Yulis mengaitkan dugaan peristiwa tersebut dengan ketentuan pidana mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, pemalsuan surat, dan penyalahgunaan kewenangan.
Penerapan pasal yang tepat, termasuk ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya peristiwa, merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum setelah meneliti fakta serta alat bukti.
Yulis berharap dokumen persidangan, dokumen kepemilikan tanah, riwayat administrasi desa, dan bukti terkait pinjaman dapat diperiksa secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa langkah pelaporan ditempuh untuk mencari kepastian hukum atas sengketa yang dialaminya.
“Saya melapor bukan untuk balas dendam. Saya ingin persoalan ini diperiksa secara objektif dan hak saya mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Menurut keterangan Yulis, laporan telah disampaikan kepada SPKT Polres Malang dengan melampirkan sejumlah dokumen pendukung. Namun, status penanganan laporan, hasil verifikasi bukti, dan tindak lanjut penyidikan perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian.
Perkembangan perkara ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap dokumen, keterangan para pihak, dan alat bukti lain yang relevan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.









