https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1 https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Minggu, 22 November 2026
  • Login
Tabloid Pilar Post
ADVERTISEMENT
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
Tabloid Pilar Post
No Result
View All Result
Home Pilar Jabar

DPRD dan Pemkot Cimahi Sepakati Pencabutan Delapan Perda, Ini Alasan di Baliknya

Penataan Regulasi Daerah Diperkuat, Ngatiyana Tegaskan Pentingnya Aturan yang Sederhana, Jelas, dan Efektif

Erwin M Ali by Erwin M Ali
04/09/2026
in Pilar Jabar
0
DPRD dan Pemkot Cimahi Sepakati Pencabutan Delapan Perda, Ini Alasan di Baliknya

Cimahi, (tabloidpilarpost.com)  –  DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah penting dalam penataan regulasi daerah. Dalam rapat paripurna pada Rabu (2/9/2026), delapan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencabutan peraturan daerah disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sidang paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Kecamatan Cimahi Tengah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko dari Fraksi PKS, didampingi Wakil Ketua I H. Nabsun dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II H. Edi Kanedi dari Fraksi Demokrat, serta Wakil Ketua III Agung Yudaswara dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca juga:

  • DPRD Lubuk Linggau Gelar Rapat Paripurna, Dengarkan Penyampaian Lima Raperda Inisiatif
  • Sampah, Ketertiban, dan Aset Daerah Jadi Sorotan, DPRD-Pemkot Cimahi Bahas Tiga…

Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Sekretaris Daerah Maria Fitriana, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Agenda utama rapat adalah persetujuan delapan raperda pencabutan perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, perubahan kewenangan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Pencabutan delapan perda tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba. DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi terlebih dahulu melakukan pembahasan dan kajian terhadap masing-masing regulasi, termasuk memperhatikan hasil fasilitasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi menyampaikan bahwa pencabutan perda merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif untuk memastikan produk hukum daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setiap raperda pencabutan tersebut terdiri atas dua pasal yang telah disepakati.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, sekaligus memastikan ketentuan hukum daerah tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa regulasi pada dasarnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, memperlancar pelayanan publik, serta mengarahkan pembangunan daerah.

Menurutnya, ketika suatu peraturan sudah tidak relevan, tumpang tindih, tidak produktif, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mempertahankannya justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Masyarakat tidak membutuhkan pemerintahan yang penuh aturan. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, sederhana, dan memberikan solusi,” tegas Ngatiyana dalam penyampaiannya di hadapan rapat paripurna.

Ia menjelaskan, pencabutan delapan perda bukan berarti pemerintah mengabaikan substansi yang sebelumnya diatur dalam regulasi tersebut.

Sebaliknya, langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap urusan pemerintahan tetap memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi berada dalam kerangka regulasi yang lebih tertib, selaras, dan efektif.

Penataan regulasi daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Peraturan yang masih berlaku harus mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui persetujuan delapan raperda pencabutan perda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmen untuk mengevaluasi produk hukum daerah agar tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, pencabutan regulasi tetap perlu diikuti kejelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku setelahnya, terutama apabila substansi yang sebelumnya diatur masih dibutuhkan dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penataan regulasi tidak sekadar menghapus aturan lama, tetapi juga memastikan sistem hukum daerah semakin tertib, harmonis, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cimahi.

Loading

Tags: Bapemperda.DPRD kota CimahiNgatiyanaPemkot CimahiPerda CimahiRaperdaregulasi daerah.Wahyu Widyatmoko
https://wa.me/qr/YHEMUDHEIEQNP1
Previous Post

Jika Tender PKP Dinilai Janggal, King Naga Dan Ratusan Korban Banjir Lebak Siap Menginap di Kementrian

Next Post

DUGAAN PENGOLAHAN LUMPUR EMAS DI LEBAK SELATAN DISOROT

Berita Lainnya

Polres Metro Bekasi Bongkar Dugaan Eksploitasi Seksual Anak Berkedok Open BO di Cikarang Utara

Polres Metro Bekasi Bongkar Dugaan Eksploitasi Seksual Anak Berkedok Open BO di Cikarang Utara

by Agus Mulyana
20/11/2026
0

Bekasi, (tabloidpilarpost.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan praktik eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur...

Koperasi Bumikara Mineral Sejahtera Hadirkan Mobil Ambulans, Aji Gunawan: Semoga Bermanfaat bagi Masyarakat

Koperasi Bumikara Mineral Sejahtera Hadirkan Mobil Ambulans, Aji Gunawan: Semoga Bermanfaat bagi Masyarakat

by Achmad Khotib
20/11/2026
0

Sukabumi, (tabloidpilarpost.com) - Kepedulian terhadap sesama tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Kehadiran fasilitas yang dapat membantu masyarakat ketika...

Bupati Karawang Buka FGD Penyesuaian NJOP 2027, Libatkan Sekitar 500 Peserta

Bupati Karawang Buka FGD Penyesuaian NJOP 2027, Libatkan Sekitar 500 Peserta

by Agus Mulyana
19/11/2026
0

Karawang, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2027. Pembahasan tersebut...

Kampanye Akbar H. Darman Baying, Calon Kades Nomor Urut 1 Karangmulya, Usung Visi Lanjutkan Dua Periode

Kampanye Akbar H. Darman Baying, Calon Kades Nomor Urut 1 Karangmulya, Usung Visi Lanjutkan Dua Periode

by Agus Mulyana
18/11/2026
0

Karawang, (tabloidpilarpost.com) – Calon Kepala Desa Karangmulya nomor urut 1, H. Darman Baying, menggelar kampanye akbar bersama ratusan tim pemenangan...

Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Zebra Jaya 2026, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan

Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Zebra Jaya 2026, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan

by Agus Mulyana
16/11/2026
0

Bekasi, (tabloidpilarpost.com) – Polres Metro Bekasi resmi memulai Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Zebra Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari,...

Reses Ketua DPRD Cimahi, 200 Konstituen Sampaikan Aspirasi di Tengah Efisiensi Anggaran

Reses Ketua DPRD Cimahi, 200 Konstituen Sampaikan Aspirasi di Tengah Efisiensi Anggaran

by Erwin M Ali
16/11/2026
0

Cimah, (tabloidpilarpost.com) – Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, S.PWK., S.H., M.H., menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026...

Next Post
DUGAAN PENGOLAHAN LUMPUR EMAS DI LEBAK SELATAN DISOROT

DUGAAN PENGOLAHAN LUMPUR EMAS DI LEBAK SELATAN DISOROT

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

Berita Populer

  • Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Satpol-PP KBB Tertibkan Baliho Tidak Berijin, Termasuk Baliho Hengki Kurniawan, Ini Kata Kasatpol PP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua DPC Organda Bandung Barat Menyesalkan atas Kurangnya Koordinasi dengan Bluebird

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korban Kecelakaan Kerja PT Migook Indonesia Dan Keluarga Akhirnya Sepakat Secara Kekeluargaan.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aroma Busuk Korupsi di Desa Cihaurkuning: Dana BUMDes Ratusan Juta Diduga Digondol!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

  • Daerah
  • Hukum
  • Informasi
  • Kasus
  • Keagamaan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Olah Raga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilar Bali
  • Pilar Banten
  • Pilar Bengkulu
  • Pilar Jabar
  • Pilar Jakarta
  • Pilar Jambi
  • Pilar Jateng
  • Pilar Jatim
  • Pilar Kalimantan
  • Pilar Lampung
  • Pilar Maluku
  • Pilar NTB
  • Pilar NTT
  • Pilar Papua
  • Pilar Riau
  • Pilar Riou
  • Pilar Sulawesi
  • Pilar Sumatra Selatan
  • Pilar Sumatra Utara
  • Pilar Tangerang
  • Politik
  • Sosial
  • Uncategorized
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Pasang Iklan : 0882-2436-0931

© 2021 tabloidpilarpost.com

  • Login
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In