Cimahi, (tabloidpilarpost.com) – DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah penting dalam penataan regulasi daerah. Dalam rapat paripurna pada Rabu (2/9/2026), delapan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencabutan peraturan daerah disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sidang paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Kecamatan Cimahi Tengah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko dari Fraksi PKS, didampingi Wakil Ketua I H. Nabsun dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II H. Edi Kanedi dari Fraksi Demokrat, serta Wakil Ketua III Agung Yudaswara dari Fraksi PDI Perjuangan.
Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Sekretaris Daerah Maria Fitriana, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama rapat adalah persetujuan delapan raperda pencabutan perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, perubahan kewenangan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
Pencabutan delapan perda tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba. DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi terlebih dahulu melakukan pembahasan dan kajian terhadap masing-masing regulasi, termasuk memperhatikan hasil fasilitasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi menyampaikan bahwa pencabutan perda merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif untuk memastikan produk hukum daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Setiap raperda pencabutan tersebut terdiri atas dua pasal yang telah disepakati.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, sekaligus memastikan ketentuan hukum daerah tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa regulasi pada dasarnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, memperlancar pelayanan publik, serta mengarahkan pembangunan daerah.
Menurutnya, ketika suatu peraturan sudah tidak relevan, tumpang tindih, tidak produktif, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mempertahankannya justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Masyarakat tidak membutuhkan pemerintahan yang penuh aturan. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, sederhana, dan memberikan solusi,” tegas Ngatiyana dalam penyampaiannya di hadapan rapat paripurna.
Ia menjelaskan, pencabutan delapan perda bukan berarti pemerintah mengabaikan substansi yang sebelumnya diatur dalam regulasi tersebut.
Sebaliknya, langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap urusan pemerintahan tetap memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi berada dalam kerangka regulasi yang lebih tertib, selaras, dan efektif.
Penataan regulasi daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Peraturan yang masih berlaku harus mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui persetujuan delapan raperda pencabutan perda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmen untuk mengevaluasi produk hukum daerah agar tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, pencabutan regulasi tetap perlu diikuti kejelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku setelahnya, terutama apabila substansi yang sebelumnya diatur masih dibutuhkan dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penataan regulasi tidak sekadar menghapus aturan lama, tetapi juga memastikan sistem hukum daerah semakin tertib, harmonis, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cimahi.









