Bandung Barat, (tabloidpilarpost.com) – Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Kabupaten Bandung Barat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (19/8/2026).
Memasuki hari kedua pembahasan, Pansus X turut melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat regulasi sekaligus mencari langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan pengelolaan aset daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Sekda Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa pengamanan barang milik daerah harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun legalitas hukum.
Menurutnya, penguasaan aset secara fisik belum cukup untuk menjamin keamanan barang milik daerah. Setiap aset harus didukung dokumen kepemilikan yang sah sehingga memiliki kepastian hukum.
“Barang milik daerah ini harus aman. Pengamanan di sini tentu tidak hanya sebatas secara fisik kita kuasai, tetapi harus sah dan legal secara hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bentuk legalitas aset harus disesuaikan dengan jenis barang yang dimiliki pemerintah daerah.
Untuk aset berupa tanah, misalnya, diperlukan dokumen legalitas seperti akta maupun sertifikat. Sementara kendaraan dinas harus dilengkapi dokumen kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Tidak hanya aset berwujud, perlindungan juga diperlukan terhadap aset tidak berwujud. Salah satunya melalui perlindungan hak cipta terhadap karya atau kekayaan intelektual yang menjadi milik pemerintah daerah.
Selain legalitas, pembahasan Pansus X juga menyoroti persoalan administrasi aset yang masih menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Bandung Barat.
Sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung, KBB masih menghadapi sejumlah persoalan terkait aset daerah. Di antaranya aset yang status administrasi maupun legalitasnya belum sepenuhnya tertib, termasuk sejumlah aset yang telah dikuasai atau digunakan masyarakat.
Menurut Sekda, persoalan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebagian merupakan persoalan lama yang baru terlihat atau menjadi kendala setelah berlangsung selama bertahun-tahun.
Karena itu, diperlukan penataan dan penyelesaian secara bertahap dengan melibatkan perangkat daerah serta pihak-pihak terkait.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah persoalan tanah sekolah dasar (SD) yang dibangun melalui program SD Inpres.
Sejumlah aset tersebut menjadi persoalan karena pada saat proses awal pembangunan maupun penyerahannya belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan kelengkapan administrasi dan legalitas yang memadai.
“Ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan masalah aset ini,” tegasnya.
Pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD untuk memperkuat sistem pengelolaan aset daerah.
Tidak hanya soal pencatatan, pengelolaan aset juga mencakup aspek pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga kepastian status hukum.
Melalui regulasi yang lebih tertib, seluruh barang milik daerah diharapkan dapat terdata dan terlindungi dengan baik serta memiliki dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pansus X DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat merumuskan ketentuan yang mampu menjadi dasar penyelesaian persoalan aset lama sekaligus mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
Dengan demikian, barang milik daerah tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kepastian hukum, keamanan dan manfaat yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
