Garut, (tabloidpilarpost.com)- Keterlibatan istri perangkat desa sebagai petugas pendataan di Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, menjadi sorotan masyarakat. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya keluarga aparatur desa terlibat sebagai petugas sensus, melainkan menyangkut independensi, objektivitas, transparansi, serta potensi konflik kepentingan dalam proses pendataan masyarakat.
Kekhawatiran tersebut semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa keluarga salah satu petugas sensus disebut masuk kategori desil rendah atau di bawah desil 4. Sementara itu, terdapat warga lain yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih membutuhkan, tetapi justru tercatat dalam kategori desil lebih tinggi.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi pendataan dan mekanisme verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apalagi, data kesejahteraan yang dikelompokkan berdasarkan desil dapat menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial pemerintah.
Salah seorang warga Desa Cihaurkuning mengatakan, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa maupun instansi penyelenggara pendataan.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara objektif dan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru mendapatkan desil lebih tinggi, sementara keluarga yang kondisinya dinilai lebih mampu malah masuk kategori desil rendah. Pendataan harus benar-benar sesuai fakta di lapangan,” ungkapnya.
Warga berharap ada evaluasi terhadap data yang dinilai tidak sesuai, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh perhatian melalui program pemerintah.
Sementara itu, Kepala Desa Cihaurkuning, Iwan Lukmansyah, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa proses penentuan petugas Sensus Ekonomi dilakukan melalui pendaftaran terbuka untuk umum.
Menurut Iwan, data calon petugas diajukan ke pihak Kecamatan Malangbong, kemudian penentuan petugas dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut.
Iwan juga menambahkan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan perlinsos dengan pendampingan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Semoga untuk survei ini bisa tepat sasaran,” ujar Iwan.
Meski Kepala Desa telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengajuan calon petugas, masih terdapat sejumlah hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari BPS Kabupaten Garut.
Pertama, apakah terdapat ketentuan yang mengatur keterlibatan istri perangkat desa sebagai petugas pendataan?
Kedua, apakah petugas yang memiliki hubungan keluarga dengan aparatur desa diperbolehkan melakukan pendataan terhadap keluarga sendiri atau lingkungan yang memiliki hubungan kedekatan?
Ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengumpulan maupun pengolahan data?
Keempat, bagaimana BPS memastikan kategori desil benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme pengaduan serta perbaikan data apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi faktual dengan kategori desil yang tercatat?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak berkembang dugaan maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Pendataan sosial seharusnya menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang berhak. Karena itu, independensi petugas, objektivitas pengumpulan data, serta ketepatan proses verifikasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Keterlibatan keluarga aparatur desa sebagai petugas tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, transparansi dan mekanisme pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Kini publik menunggu penjelasan BPS Kabupaten Garut, Pemerintah Kecamatan Malangbong.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menjadi petugas pendataan, melainkan keakuratan data masyarakat yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran program pemerintah.
Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tersisih akibat data yang tidak menggambarkan kenyataan di lapangan.
