Cimahi, (tabloidpilarpost.com) – DPRD Kota Cimahi menegaskan tidak akan ada kenaikan tunjangan bagi anggota dewan. Komitmen ini disampaikan langsung Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, saat menemui massa gabungan ormas dan LSM yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (10/09/2025).
Dalam pernyataannya, Wahyu memaparkan tiga langkah strategis DPRD Cimahi. Pertama, memastikan tidak ada penambahan tunjangan demi menjaga keseimbangan anggaran. Kedua, memangkas lebih dari 50 persen anggaran kunjungan kerja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan komunikasi, transportasi, perumahan, hingga reses.
“Anggaran kunker akan kita potong lebih dari 50 persen agar sisanya bisa kembali ke kas daerah,” tegas Wahyu.
Ia juga menekankan bahwa insentif komunikasi maupun biaya operasional penyelenggaraan (BOP) dihitung dengan rumus baku, bergantung pada kondisi fiskal daerah. Menurut Wahyu, kebijakan ini adalah wujud komitmen DPRD Cimahi menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.
“Kami ingin memastikan tunjangan yang ada tetap proporsional, sesuai kebutuhan, dan tidak membebani keuangan daerah,” tandasnya.
Aksi demonstrasi ini menjadi pertemuan kedua antara pimpinan DPRD dan perwakilan ormas serta LSM dalam 24 jam terakhir. Sehari sebelumnya, dialog sempat digelar di sebuah kafe setelah beredarnya ajakan demonstrasi melalui WhatsApp.
