Sidoarjo, (tabloidpilar[ost.com) – Polemik kelebihan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 di Kabupaten Sidoarjo akhirnya disorot serius oleh DPRD. Komisi D menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) tidak lepas tangan dalam persoalan ini, sekaligus menyelesaikannya secara humanis.
Persoalan ini mencuat setelah SDN Candi Pari 2 Porong menerima 42 siswa baru, padahal sesuai aturan pagu hanya boleh menampung maksimal 32 siswa. Akibatnya, 14 siswa terpaksa dipindahkan ke sekolah lain. Situasi ini sempat memicu keresahan wali murid hingga viral di pemberitaan dan media sosial.
“Pendidikan itu kebutuhan dasar. Jangan main-main dengan masalah ini. Negara harus hadir. Jangan sampai siswa merasa dikucilkan karena dipindah seenaknya,” tegas Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori saat memimpin hearing atau dengar pendapat dengan Dispendikbud dan para undangan kepala SDN, Kamis (21/8/2025).
Yang hadir dalam audiensi ini, sebanyak 11 kepala SD Negeri atau SDN di Sidoarjo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dispendik bud Kabupaten Sidoarjo, Kabid mutu dispendikbud Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan dari Komisi D dihadiri ketua komisi Dhsmroni Chudori wakil ketua komisi di Bangun Winarso dari Fraksi pan, sekretaris komisi D yussar dari Fraksi Demokrat, Tarkit Erdianto dari fraksi PDIP, Wahyu Laksono dari Fraksi Golkar, beserta anggota Komisi D yang lainnya.
Dalam hearing dengan Komisi D DPRD yang juga dihadiri Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, beserta Jadi Mutu-nya, dan 11 Kepala SDN yang diundang, sejumlah anggota dewan menilai pernyataannya terkesan melempar tanggung jawab.
Tirto dalam hearing itu berbicara secara normatifnya perubahan sistem penerimaan siswa baru dari PPDB ke SPMB. Ia beralasan, permasalahan ini dipicu perubahan istilah dan sistem dari PPDB ke SPMB, serta mengaku sudah melakukan sosialisasi dn monitoring ke sekolah.
Namun, nada itu justru membuat beberapa anggota dewan mengkritik, yang terkesan yang kurang tanggung jawab, dan minim koordinasi dengan Komisi D DPRD untuk penerimaan siswa baru di tahun ini. Seakan – akan semua masalah itu dilimpahkan ke pihak lembaga sekolah.
“Untuk penerimaan siswa tahun ini dinas kurang koordinasi dengan kita, sampai muncul masalah kelebihan siswa ini yang ramai pembicaraan publik,” Ujar Bangun Winarso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo.
Menurutnya, bila memang sudah melakukan sosialisasi hingga dua kali dan melakukan monitoring, mengapa sampai muncul kejadian kelebihan siswa yang jadi masalah.
Besar kemungkinan apa yang disampaikan oleh kepala dinas ini, sebuah alibi yang semata – mata untuk pembenaran diri pribadinya.
“Saat SPMB hingga selesai, kami selalu melaporkan dan koordinasi dengan pihak dinas (Dispendikbud). Karena itu SOP yang wajib kami laksanakan,” ujar seorang Kepala SD yang enggan namanya disebutkan.
Tidak optimalnya Koordinasi dan monitoring dari Dispendikbud, yang pada kenyataannya siswa dan orang tua yang Jadi Korban.
“Kalau memang animonya tinggi, seharusnya kepala sekolah bisa usul penambahan rombel ke provinsi yang ditandatangani bupati. Itu sah dan justru menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Jangan malah overload baru bingung cari solusi,” ujar Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso.
Ia menegaskan, pihak Dispendikbud juga seyogyanya memperjelas mekanisme dari pengalihan siswa ke sekolah lain itu. Diantaranya memperhatikan jarak tempuh pemindahan siswa juga harus jadi pertimbangan.
“Kenapa Dispendikbud juga tidak menggunakan pendekatan analisa demografi dan geografis untuk pengajuan penambahan rombel siswa?,” ujar bangun menyayangkan.
“Kalau hanya 100 meter masih wajar. Tapi kalau sampai 2–3 kilometer, jelas memberatkan, apalagi bagi yang tak punya kendaraan. Kemarin orang tua murid mengeluh, rumahnya di belkng sekolah mengaku keberatan dipindah ke sekolah lain,” tandasnya.
Namun Bangun mengingatkan keras, agar Dispendikbud memperhatikan sisi kemanusiaan, dan menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan sisi psikologis anak.
‘Terhadap dua siswa yang tidak mau dipindah dan orang tuanya menolak anaknya dipindah, jangan dipaksakan dipindah, sambil menunggu solusi kebijakan dari pemerintah dan koordinasi dengan kita. Anak – anak ini sudah dua mingguan merasa nyaman bersekolah, tolong perhatikan mental dan psikisnya,” tandasnya lagi.
Ia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem secara terbuka dari pihak sekolah maupun dinas.
“Anak-anak jangan diperlakukan seperti barang yang bisa dipindah sesuka hati. Dengarkan keinginan mereka, tanyakan di mana mereka merasa nyaman bersekolah. Itu hak anak dalam pendidikan,” tegasnya..
Tak hanya DPRD, organisasi pers pun ikut bersuara keras. DPC Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sidoarjo mengritik tajam dari masalah SPMB itu. Ketua DPC PWDPI Sidoarjo, Agus Subakti, ST, menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) gagal menjalankan perannya sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan.
Agus menegaskan, pendidikan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh dikelola dengan ceroboh.
“Dispendik jangan cuci tangan. Ini jelas kegagalan manajemen yang sangat fatal. Anak-anak bukan barang yang bisa dipindah seenaknya. Mereka punya perasaan, punya hak, dan punya masa depan. Kalau pemerintah abai, maka yang jadi korban adalah siswa dan orang tua,” tegas Agus Subakti saat dimintai tanggapan, Jumat (22/8/2025).
“Kalau memang sudah dilakukan sosialisasi dan monitoring, seharusnya tidak muncul kasus kelebihan siswa. Pernyataan yang dilempar ke publik ini justru membuktikan Dispendik tidak profesional, dan minim antisipasi. Ini bukan sekadar salah teknis, tapi salah kelola,” kritik Agus.
Agus juga mendesak agar Bupati Sidoarjo turun tangan langsung mengevaluasi kinerja jajaran Dispendikbud. Ia menilai, permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut hak dasar masyarakat.
“Ini bukan lagi soal kelebihan kuota, tapi soal integritas dan tanggung jawab pemerintah. Jika Dispendik hanya sibuk memberi teguran ke sekolah tanpa introspeksi diri, maka masalah seperti ini akan terus berulang setiap tahun. Bupati harus turun langsung, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri hancur,” tegas Agus.
Sebagai pimpinan organisasi pers, Agus juga menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan publik.
Ia menilai, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai mekanisme SPMB, termasuk alasan teknis pemindahan siswa,”( Ghonys)
