Muratara, Sumsel,(tabloidpilarpost.com) — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengambil langkah tegas terhadap pangkalan gas LPG yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Bupati Muratara, Devi Suhartoni, mengultimatum pangkalan nakal yang terbukti menaikkan harga maupun menimbun stok gas bersubsidi.
Ultimatum tersebut disampaikan menyusul kelangkaan LPG yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Muratara. Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik permainan harga yang merugikan warga.
“Kalau ketahuan main harga eceran tertinggi (HET) dengan menjual di atas harga normal, saya tidak main-main. Izin langsung saya cabut,” tegasnya, Jumat (13/04/2026).
Bupati menekankan, pangkalan yang terbukti menjual di atas HET atau melakukan penimbunan akan langsung dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa kompromi. Ia memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), camat, serta kepala desa untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Selain itu, aparatur kecamatan dan desa diminta segera melaporkan apabila menemukan pelanggaran. Laporan dapat disampaikan langsung kepada bupati maupun kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Bupati, harga gas LPG di Muratara seharusnya berada di kisaran Rp25.000 per tabung karena biaya transportasi telah ditanggung pihak distributor. Namun, kenyataannya harga di lapangan masih melonjak dan membebani masyarakat.
Ia menilai lonjakan harga tersebut diduga akibat ulah oknum penyalur yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemkab Muratara akan menelusuri rantai distribusi mulai dari tingkat distributor, agen hingga pengecer.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh haknya dengan harga yang telah ditetapkan. Langkah tegas ini diharapkan mampu menekan praktik kecurangan sekaligus mengatasi kelangkaan yang terjadi di tengah masyarakat.
