Trenggalek, (tabloidpilarpost.com) — Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengajak ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengikuti kegiatan bedah buku Reset Indonesia-1 yang digelar di Amphitheater Hutan Kota Trenggalek, Senin (22/12/2025).
Buku Reset Indonesia-1 merupakan karya kolaborasi empat jurnalis lintas generasi, yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Buku tersebut mengupas berbagai persoalan struktural bangsa melalui riset lapangan dan ekspedisi jurnalistik selama 15 tahun, dengan fokus pada isu agraria, lingkungan hidup, serta kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan.
Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini menegaskan, kegiatan bedah buku tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Sebaliknya, forum ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya ASN, untuk mengkritisi diri sendiri dan membuka wawasan demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Yang paling bertanggung jawab membawa perubahan di Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah pemerintahnya sendiri. Karena itu ASN kita ajak untuk mengkritisi diri, membuka cakrawala berpikir, dan berbenah ke arah yang lebih baik,” ujar Mas Ipin.
Usai kegiatan bedah buku, Mas Ipin menyampaikan bahwa dari berbagai gagasan dalam buku tersebut, ia paling sependapat dengan pemikiran tentang pentingnya membangun ekonomi yang selaras dengan ekologi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan arah pembangunan Trenggalek yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.
“Dari keseluruhan buku, saya paling setuju dengan gagasan bagaimana ekonomi yang baik itu berjalan seiring dengan ekologi. Itu juga yang menjadi konsentrasi Trenggalek,” katanya.
Mas Ipin menambahkan, jika ingin melihat Indonesia yang lebih baik, perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan dari pemerintahan di tingkat daerah. Oleh sebab itu, ASN di Trenggalek didorong untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki pola pikir, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memiliki logika kapital dalam arti memperkuat kapasitas fiskal daerah dan struktur ekonomi kerakyatan. Namun, penguatan ekonomi tersebut harus tetap berlandaskan prinsip ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
“Kita boleh punya logika kapital, memperkuat fiskal dan ekonomi kerakyatan. Tapi performanya harus environmental, menjaga alam, dan jiwanya harus berkeadilan sosial,” tegasnya.
Menurut Mas Ipin, seluruh sumber daya dan keuntungan yang diperoleh negara maupun daerah pada akhirnya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Salah satu contohnya adalah dalam penyediaan layanan air bersih.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat tidak akan optimal tanpa ditopang oleh kesehatan neraca keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
“Salah satunya melalui lini AMDK. Ke depan kita prioritaskan melayani sentra-sentra industri dan kepentingan bisnis untuk air. Harapannya, keuntungan dari sana kita investasikan kembali untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait isu kehutanan, Mas Ipin menampik anggapan bahwa Trenggalek menerapkan kebijakan zero penebangan. Ia menegaskan bahwa penebangan masih dilakukan secara terbatas pada hutan produksi, khususnya tanaman sengon, yang sebagian besar berada di hutan rakyat.
“Untuk hutan lindung dan hutan produksi milik negara, kita maksimalkan dengan tanaman ekonomis yang tidak perlu ditebang. Ini cara kita menjaga hutan,” ungkapnya.
Dengan mengusung semangat kere nanging ora sepele, Mas Ipin berpesan agar keterbatasan fiskal tidak dijadikan alasan untuk menyerah. Meski Trenggalek memiliki kapasitas fiskal terkecil di Jawa Timur, ia menilai daerahnya tetap memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan melalui inovasi dan keberanian berpikir berbeda.
“Kere itu artinya fiskal terbatas, tapi ora sepele. Jangan menyerah dengan keadaan,” pesannya kepada ASN.
Mas Ipin juga menilai kegiatan bedah buku seperti ini sangat penting untuk membangun budaya berpikir kritis di lingkungan birokrasi. Menurutnya, seseorang tidak akan maju jika gagal mengkritik dan mengevaluasi dirinya sendiri.
“Orang yang tidak maju adalah orang yang gagal mengkritik dirinya sendiri, atau dalam bahasa Islamnya gagal melakukan muhasabah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa selama pola pikir dan perilaku tidak dikoreksi, maka arah pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia merekomendasikan buku Reset Indonesia-1 untuk dibaca oleh para pemegang amanah agar terus mencari alternatif kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.
Meski demikian, Mas Ipin juga mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya sepakat dengan seluruh gagasan yang diusung dalam buku tersebut. Ia secara terbuka menyampaikan perbedaan pandangan, salah satunya terkait pemikiran pemanfaatan air yang sepenuhnya hanya untuk kepentingan masyarakat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.
Menurutnya, kebijakan publik harus ditempatkan secara seimbang antara kepentingan pelayanan sosial dan kemampuan keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
