Muara Enim, (Tabloidpilarpost.com),
Mengurai benang kusut, masih banyak temuan di lapangan yang harus diluruskan terkait masih adanya oknum pejabat baik pusat daerah maupun kota membatasi jarak dengan media, Jumat (4/4/2025).
Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, pejabat publik seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis, bukan sebagai musuh. Sayangnya, masih ada sebagian pejabat yang cenderung alergi terhadap media, terutama ketika mendapat sorotan atau kritik. Sikap seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Media sebagai Pilar Demokrasi
Media memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi. Melalui pemberitaan, media menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Media menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pemerintah kepada publik. Sebaliknya, media juga menjadi corong aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan.
Sikap defensif terhadap kritik yang disampaikan media hanya akan menciptakan kesenjangan antara pejabat dan rakyat. Padahal, kritik yang membangun seharusnya dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan yang diambil semakin baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Keterbukaan dan Transparansi
Seorang pejabat yang baik adalah mereka yang bersedia berkomunikasi secara terbuka dengan media. Transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika pejabat terlalu tertutup atau bahkan menghindari media, justru akan menimbulkan kecurigaan dan spekulasi negatif.
Menjalin hubungan yang baik dengan media bukan berarti harus selalu mendapat pemberitaan positif. Justru, dengan komunikasi yang baik, pejabat dapat memberikan klarifikasi jika ada informasi yang kurang tepat atau disalahartikan. Dengan demikian, berita yang sampai ke masyarakat tetap objektif dan tidak menyesatkan.
Membangun Hubungan yang Sehat dengan Media
Agar hubungan antara pejabat dan media tetap harmonis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
“Bersikap terbuka dan responsif _ Jangan menghindari wartawan atau menolak memberikan informasi. Berikan klarifikasi dengan tenang dan transparan.
‘ Hargai kebebasan pers – Jangan berusaha menekan atau membatasi kerja jurnalistik, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
• Gunakan media sebagai alat komunikasi – Manfaatkan media untuk menyampaikan program kerja, pencapaian, serta menjawab kritik dengan bijak.
‘ Bangun relasi yang profesional – Anggap media sebagai mitra, bukan ancaman. Hubungan yang baik akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Faroji mengatakan pejabat yang bijak tidak akan alergi terhadap media, tetapi justru memanfaatkannya sebagai sarana komunikasi yang efektif. Kritik dari media bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Dengan keterbukaan, transparansi, dan komunikasi yang baik, kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi pemerintahan akan semakin meningkat,” tegasnya.
Wakil ketu MB PKRI (Efriyadi ) juga mengibaratkan media seperti Itu pralon atau selang air yang mengalirkan air dari sumber ke tujuan.
“Media massa memang memiliki peran sebagai menyampaikan informasi (membuat informasi tersedia untuk masyarakat luas) dan menghubungkan masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan serta menyebarluaskan informasi ke berbagai wilayah dan komunitas.
Namun, perlu diingat bahwa media massa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi.
