Timika, (Tabloidpilarpost.com), – Pengurus Senkom Mitra Polri Kabupaten Mimika Yakni Wakil Ketua1 Muhammad Amar didampingi Wakil Ketua2 Achmadun, Pembina H. Zainul, Achmad Muchsin Afsoh, Suwandi dan Habibullah Difa Alkayis Menghadiri Undangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan BPBD dalam rangka Sosialisasi Gladi Kesiapsiagaan Bencana bertempat di Ball Room Horison Ultima, pada Senin (29/7/2024) pagi.
Kegiatan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Kabupaten Mimika, oleh karna itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi gladi apel kesiapsiagaan tersebut.
Hadir perwakilan dari berbagai instansi dan organisasi, termasuk Lanal, Senkom Mitra Polri, Dinsos, Polres, Pramuka, Orari, PMI, BMKG, Dishub, Basarnas, Lanud Yohanis Kapiyau, Satpol PP, Dinkes, Dinas PUPR, PRC BPBD, Damkar, Diskominfo, dan relawan Mimika Papua.
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah, Yakobus Karet, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antar semua pihak dalam menghadapi ancaman bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. BPBD, sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, memiliki peran strategis dalam hal ini.
Karet menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam penanganan bencana serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Gladi kesiapsiagaan ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi dan memperbaiki prosedur serta sistem penanggulangan bencana yang sudah ada, sehingga respon terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Penata Penanggulangan Kebencanaan Ahli Muda BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Suharyanto Budi Setiawan, menekankan bahwa kesiapan menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi waktu kedatangannya sangat penting. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga harus memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat terjadi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Suharyanto menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, relawan, dan TNI/Polri sangat penting dalam penanganan bencana.
Suharyanto juga menyarankan pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDP) yang dikomandani oleh seorang komandan yang ditunjuk oleh bupati khusus untuk penanganan bencana. SKPDP bertugas menyusun dokumen kontinjensi sesuai dengan jenis bencana yang dihadapi, sehingga arah dan dasar penanganan bencana sudah jelas dan tidak menimbulkan perdebatan saat bencana terjadi.
Kepala BPBD Mimika, Moses Yarangga, menyatakan bahwa BPBD bersama organisasi terkait, termasuk TNI/Polri, akan membentuk satu kesatuan dalam menyusun dokumen kontinjensi bencana. Sebelum dokumen kontinjensi dibuat, pihak terkait akan bersama-sama melakukan apel kesiapsiagaan. Moses berharap adanya dukungan dari semua stakeholder agar dapat mengurangi dampak kejadian atau bencana di daerah ini.
“Pemerintah mengapresiasi upaya BPBD dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,” jelas Yakobus Karet. Kesiapan masyarakat sangat penting karena keterlibatan masyarakat adalah kunci sukses dalam penanggulangan bencana, di mana masyarakat yang siap dan sadar akan bencana mampu mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. (Muslimin/Raja Tpp)
