Bantaeng, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus mendorong penataan ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bissappu–Bantaeng–Eremerasa dan RDTR Kecamatan Sinoa–Uluere.
Kegiatan tersebut dihadiri sekaligus dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir, di Ruang Rapat Hotel Kirei Bantaeng, Kamis (19/11/2026).
FGD yang berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2026, merupakan bagian dari tahapan penyusunan RDTR untuk dua wilayah perencanaan di Kabupaten Bantaeng.
Dalam sambutannya, Muhammad Tafsir menjelaskan bahwa RDTR kabupaten/kota merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memiliki peran strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Menurutnya, RDTR menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang, hingga mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor.
Selain itu, RDTR juga berperan dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk berbagai kegiatan investasi.
Ia menegaskan, penyusunan RDTR untuk kedua wilayah tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, aspek lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Melalui penyusunan RDTR yang terencana dan terintegrasi, diharapkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan kepastian dalam pengembangan wilayah dan mendorong masuknya investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Adapun pembahasan FGD II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR pada hari pertama mencakup pembahasan peraturan zonasi serta program pemanfaatan ruang atau indikasi program.
Sementara itu, agenda hari kedua difokuskan pada analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dihasilkan rumusan dan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR. Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Bantaeng yang tertata, produktif, dan berwawasan lingkungan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Supervisi Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah D Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), May Asrita, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, serta tim penyusun dan tim supervisi RDTR untuk kedua wilayah perencanaan.









