Cimah, (tabloidpilarpost.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sebagai salah satu agenda penting dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (4/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, para wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Cimahi, Dandim 0609, perwakilan Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutan Wali Kota Cimahi yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, program kerja, dan pembangunan infrastruktur. Diperlukan pula landasan hukum yang kuat, adil, serta mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan yang baik tanpa didukung regulasi yang kuat akan sulit diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, peraturan daerah yang berkualitas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Propemperda Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi daftar rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama DPRD, tetapi juga menjadi instrumen perencanaan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi.
Berdasarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, terdapat 16 Raperda yang direkomendasikan masuk dalam Propemperda Tahun 2027.
Jumlah tersebut terdiri atas 11 Raperda usulan prakarsa DPRD dan lima Raperda prakarsa Wali Kota Cimahi.
Sejumlah materi regulasi yang diusulkan dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Di antaranya penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pencegahan perilaku seksual berisiko, pengawasan produk halal, regulasi terkait badan penanggulangan bencana daerah, hingga pembentukan dana cadangan.
Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Cimahi.
Dalam arahannya, Wali Kota Cimahi juga menekankan empat prinsip penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak dalam proses penyusunan regulasi daerah.
Pertama, mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah regulasi, tetapi harus menghasilkan aturan yang efektif, tidak tumpang tindih, dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
Kedua, setiap Raperda harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta didukung kajian komprehensif. Perangkat daerah pengusul diminta memastikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah dipersiapkan secara matang, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Ketiga, pelibatan masyarakat harus dilakukan secara bermakna. Regulasi yang baik tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga harus dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Keempat, setiap peraturan daerah harus memiliki arah implementasi yang jelas. Hal ini mencakup kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, hingga perangkat pengawasan agar regulasi yang telah disahkan benar-benar dapat diterapkan.
Selain menekankan kualitas regulasi, Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong hubungan antara eksekutif dan legislatif terus dibangun melalui semangat kemitraan.
Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan Raperda dinilai sebagai bagian yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun, seluruh pihak diharapkan tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh perangkat daerah, khususnya Bagian Hukum dan para pemrakarsa Raperda, juga diminta proaktif, disiplin terhadap target pembahasan, serta membangun komunikasi intensif dengan DPRD.
Pemerintah daerah diharapkan mampu membaca perubahan dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat sehingga regulasi dapat disiapkan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.
Pada akhirnya, keberhasilan Propemperda Kota Cimahi Tahun 2027 tidak semata-mata diukur dari jumlah peraturan daerah yang berhasil dibentuk. Lebih penting dari itu, sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui program pembentukan peraturan daerah tersebut, diharapkan Kota Cimahi memiliki fondasi hukum yang semakin kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, pembangunan yang terarah, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.









