Cimah, (tabloidpilarpost.com) – Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, S.PWK., S.H., M.H., menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Valore Hotel Cimahi, Jalan Baros No. 57, Kecamatan Cimahi Selatan, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 hingga 200 konstituen dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kelurahan Cibeber, Leuwigajah, dan Utama. Reses menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, serta menghimpun berbagai usulan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menjelaskan bahwa peserta yang hadir merupakan konstituen berbeda dari kegiatan reses sebelumnya. Karena itu, ia memperkirakan akan muncul sejumlah aspirasi dan usulan baru yang mencerminkan kebutuhan masyarakat di Dapil 4.
“Pesertanya berbeda dengan reses sebelumnya, sehingga kemungkinan akan ada usulan-usulan baru dan aspirasi baru yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, peserta reses berasal dari sejumlah wilayah RW, khususnya di Kelurahan Leuwigajah. Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi, persoalan, dan kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.
Di tengah berlangsungnya kegiatan reses, Wahyu turut menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal daerah tentu berpengaruh terhadap jumlah program dan usulan yang dapat direalisasikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun aspirasinya.
“Semua usulan tidak kita batasi. Kita tampung semuanya terlebih dahulu. Namun, realisasinya tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Wahyu menjelaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun anggota DPRD nantinya akan menjadi bahan pembahasan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Cimahi, termasuk Wali Kota Cimahi, agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Ia juga mengakui bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan. Sejumlah aspirasi kemungkinan harus menunggu hingga tahun anggaran berikutnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa proses realisasi aspirasi membutuhkan tahapan dan mekanisme perencanaan serta penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur, Wahyu juga menekankan pentingnya keberlanjutan edukasi masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
Ia mengingatkan kembali materi reses sebelumnya yang menitikberatkan pada pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan melalui kebijakan pemerintah maupun penyediaan sarana dan prasarana. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui perubahan perilaku dan kebiasaan dalam mengelola sampah sehari-hari.
“Hal-hal terkait sosialisasi dan edukasi penyelesaian persoalan sampah di Kota Cimahi harus tetap kita gaungkan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan memberikan dampak positif,” ungkapnya.
Wahyu berharap, melalui kegiatan reses tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih menyeluruh. Aspirasi yang terkumpul diharapkan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi sekaligus mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia menegaskan, meskipun ruang fiskal daerah menghadapi tantangan akibat efisiensi anggaran, penyerapan aspirasi masyarakat harus tetap menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, setiap usulan yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme legislatif dan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah, demi mendorong pembangunan Kota Cimahi yang lebih merata dan tepat sasaran.









