Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Penyaluran bantuan hibah bagi pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lebak, Banten, kini menjadi sorotan publik. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak didesak segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lembaga penerima bantuan, termasuk pondok pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Wanasalam.
Desakan tersebut muncul menyusul meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus pondok pesantren, hingga warga meminta agar penyaluran bantuan benar-benar diawasi secara serius. Mereka mengingatkan agar anggaran yang sejatinya diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan keagamaan tidak salah sasaran maupun disalahgunakan.
Masyarakat menilai evaluasi tidak boleh hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administratif di atas meja. Pemerintah harus berani melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan keberadaan lembaga penerima, aktivitas pendidikan, jumlah santri, kondisi bangunan, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan proposal yang diajukan.
“Jangan hanya di atas kertas. Datang langsung ke lokasi, lihat bangunannya, lihat santrinya, lihat kegiatan belajarnya. Kalau memang ada, buktikan. Kalau tidak sesuai, harus ditindaklanjuti. Itu baru evaluasi yang sebenarnya,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Wanasalam, Rabu (11/11/2026).
Masyarakat meminta Pemda Lebak melalui Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pemeriksaan secara profesional dan menyeluruh.
Sedikitnya terdapat empat aspek penting yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi penerima hibah pondok pesantren.
1. Transparansi Data Penerima Hibah
Pemerintah daerah diminta membuka informasi penerima bantuan secara transparan, mulai dari nama pondok pesantren atau yayasan, besaran anggaran yang diterima, tahun penyaluran, hingga peruntukan bantuan.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas siapa saja penerima hibah dan bagaimana bantuan yang bersumber dari uang rakyat tersebut direalisasikan.
Jangan sampai publik hanya mengetahui adanya anggaran hibah, tetapi tidak memperoleh informasi memadai mengenai penerima dan pemanfaatannya.
2. Verifikasi Legalitas dan Keberadaan Pondok Pesantren
Aspek berikutnya adalah memastikan legalitas dan keberadaan seluruh lembaga penerima bantuan.
Pemeriksaan perlu mencakup dokumen yayasan atau badan hukum, NPWP, NIB apabila dipersyaratkan, serta izin operasional atau tanda daftar pesantren sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada lembaga yang benar-benar ada, memenuhi persyaratan administrasi, serta menjalankan aktivitas pendidikan keagamaan.
3. Pemeriksaan Fisik dan Kesesuaian Realisasi Anggaran
Poin ini dinilai menjadi salah satu bagian paling krusial dalam evaluasi hibah.
Pemerintah harus membandingkan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi nyata di lapangan.
Jika bantuan diperuntukkan bagi pembangunan atau rehabilitasi, pemerintah perlu memastikan apakah bangunan tersebut benar-benar ada, apakah volume pekerjaan sesuai, serta apakah sarana dan prasarana yang dibeli tersedia dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Jangan sampai laporan menyebutkan pekerjaan telah selesai, sementara kondisi fisik di lapangan tidak mencerminkan laporan pertanggungjawaban tersebut.
4. Pemeriksaan LPJ dan Bukti Penggunaan Anggaran
Selain pemeriksaan fisik, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga harus diperiksa secara teliti.
Bukti transaksi, kuitansi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya wajib diverifikasi keabsahan dan kesesuaiannya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan realisasi penggunaan anggaran, pemerintah perlu melakukan klarifikasi serta pemeriksaan lanjutan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, masyarakat juga mengingatkan agar evaluasi tidak menjadi alasan untuk mempersulit pondok pesantren yang benar-benar aktif, tertib administrasi, memiliki santri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi persyaratan dan terbukti menggunakan bantuan sesuai peruntukannya harus tetap mendapatkan perhatian dan kesempatan yang adil dalam program bantuan pemerintah berikutnya.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penerima hibah fiktif, lembaga yang tidak menjalankan aktivitas pendidikan, penyampaian data tidak benar, maupun penyalahgunaan anggaran, pemerintah diminta tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Langkah penindakan dapat berupa teguran, penghentian bantuan, kewajiban pengembalian dana sesuai ketentuan, hingga proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
“Hibah ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat atau kelompok tertentu. Harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pondok pesantren yang benar-benar berjuang mendidik santri justru kalah dengan pihak yang hanya pandai membuat proposal,” tegas seorang tokoh agama lainnya.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Diskominfo dan Inspektorat Kabupaten Lebak, pemerintah daerah disebut akan melakukan evaluasi secara bertahap serta pengecekan langsung ke lokasi mulai pertengahan November 2026.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, publik berharap komitmen itu tidak berhenti sebatas pernyataan.
Masyarakat menginginkan adanya langkah konkret berupa jadwal pemeriksaan yang jelas, mekanisme verifikasi yang objektif, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengecekan juga diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Seluruh penerima hibah harus mendapatkan perlakuan pemeriksaan yang sama sesuai ketentuan, bukan hanya lembaga tertentu.
Sebab, persoalan yang sedang menjadi perhatian bukan sekadar administrasi bantuan, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
Pemda Lebak diharapkan mampu membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran hibah benar-benar memberikan manfaat bagi pendidikan keagamaan, para santri, serta masyarakat luas.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana hibah pondok pesantren dapat menyampaikan laporan disertai bukti pendukung melalui Inspektorat Kabupaten Lebak atau kanal pengaduan resmi pemerintah daerah.
Kini, publik menunggu realisasi komitmen evaluasi tersebut. Apakah pemeriksaan hibah pondok pesantren benar-benar akan dilakukan secara menyeluruh hingga ke lokasi penerima, atau hanya sebatas pemeriksaan administratif?
Transparansi harus dibuka, pengawasan harus diperkuat, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan biarkan uang rakyat kehilangan arah dan manfaatnya.
