Surabaya, (tabloidpilarpost.com) – Komunitas Jaringan Wartawan Rahasia Analisis Hukum (JAWARAH) mulai melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di DBN, Jalan Joyoboyo No. 38, Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
Rapat menjadi bagian dari proses pembentukan kepengurusan baru JAWARAH periode 2026–2029. Selain membahas struktur organisasi, forum tersebut turut membicarakan penguatan legalitas LSM JAWARAH dan Komunitas JAWARAH serta persiapan menyambut HUT JAWARAH ke-10.
Dalam proses awal kepengurusan sementara, sejumlah nama dipercaya mengisi posisi strategis.
Agus Setiawan, S.H. dan Gus Rudi Joko Susanto, S.H. dipercaya sebagai Dewan Penasihat Hukum. Sementara Herman Hidayat, S.E. dipercaya sebagai Ketua Umum, M. Widodo sebagai Sekretaris, Susiani sebagai Bendahara, Edi sebagai Humas dan Bagus menangani bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).
Nama Agus Hariyanto, yang akrab disapa Gus Har, juga menjadi bagian penting dalam proses pembenahan organisasi tersebut.
Pembentukan struktur tersebut diharapkan menjadi fondasi awal untuk menjalankan roda organisasi secara lebih terarah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Gus Har menegaskan bahwa pembenahan JAWARAH tidak boleh hanya berhenti pada pergantian nama maupun jabatan dalam struktur organisasi.
Menurutnya, kepengurusan baru harus diikuti perubahan pola kerja yang lebih tertib, profesional dan transparan, terutama dalam menyikapi berbagai informasi maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“JAWARAH harus bergerak dengan data, fakta, klarifikasi dan analisis hukum. Jangan membangun organisasi berdasarkan isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Setiap persoalan harus diuji dan diklarifikasi sebelum disampaikan kepada publik,” tegas Gus Har.
Ia menilai prinsip verifikasi dan klarifikasi penting agar setiap informasi yang dibawa maupun disampaikan atas nama organisasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain konsolidasi kepengurusan, legalitas organisasi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam rapat koordinasi.
Penataan legalitas dinilai penting agar keberadaan organisasi memiliki landasan administratif yang jelas serta dapat menjalankan berbagai kegiatan secara tertib dan bertanggung jawab.
Pembenahan tersebut mencakup penataan administrasi, struktur organisasi, program kerja hingga dokumentasi kegiatan.
Ketua Umum JAWARAH, Herman Hidayat, S.E., mengatakan kepengurusan periode 2026–2029 diharapkan mampu membawa organisasi memasuki fase yang lebih solid.
“Ini bukan sekadar menyusun struktur kepengurusan. Kita ingin membangun organisasi yang mempunyai arah, program kerja dan tanggung jawab yang jelas. Soliditas harus dibangun bersama, tetapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Herman.
Menurutnya, pembagian tugas menjadi hal penting agar roda organisasi tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang.
Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap pengurus diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing sekaligus memperkuat koordinasi antarbidang.
Sementara itu, M. Widodo menyoroti pentingnya pembenahan administrasi sebagai bagian dari penguatan organisasi.
“Administrasi harus tertib. Struktur kepengurusan, program kerja, dokumentasi kegiatan hingga proses legalitas harus disiapkan secara sistematis. Jangan sampai organisasi berjalan tanpa administrasi yang jelas,” kata Widodo.
Penataan administrasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem kerja organisasi yang lebih rapi dan mudah dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi juga membahas persiapan HUT JAWARAH ke-10 tahun.
Momentum satu dekade tersebut tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun langkah JAWARAH untuk periode berikutnya.
Memasuki periode 2026–2029, sejumlah agenda menjadi perhatian utama, mulai dari konsolidasi internal, penataan administrasi, penguatan legalitas, penyusunan program kerja, peningkatan profesionalisme anggota hingga penguatan fungsi analisis dan klarifikasi hukum.
JAWARAH juga menegaskan komitmennya untuk tidak menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai dasar dalam menyikapi suatu persoalan.
Prinsip tersebut dinilai penting agar setiap kegiatan, informasi maupun pernyataan yang membawa nama JAWARAH dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi maupun secara hukum.
Rapat koordinasi di DBN Surabaya tersebut menjadi salah satu titik awal proses pembenahan JAWARAH. Periode 2026–2029 diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum untuk membangun organisasi yang lebih tertata, profesional dan memiliki sistem kerja yang jelas.
