Bantaeng, (tabloidpilarpost.com) — Pemerintah Kabupaten Bantaeng mulai menyiapkan langkah strategis untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup melalui Program Insentif Kinerja Berbasis Ekologis (IKE).
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, dengan Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Bantaeng, Senin (31/8/2026).
Kerja sama tersebut ditujukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengembangkan skema insentif lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi daerah dan dapat diterapkan secara efektif.
Program IKE diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat agar semakin serius dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, mengatakan salah satu manfaat dari kerja sama tersebut adalah membuka peluang adanya tambahan dana bagi daerah yang mampu menjaga lingkungan dengan baik.
Menurutnya, perlindungan ekologis tidak seharusnya selalu dipandang sebagai beban pembiayaan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Ini juga mendorong kita memperbaiki tata kelola lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan keberlanjutan fungsi ekologi agar pembangunan tetap harmonis,” kata Bupati.
Menurut pemerintah daerah, penerapan skema tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, perlindungan DAS, serta upaya menjaga fungsi lingkungan agar semakin terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat mengembangkan praktik kebijakan dan penganggaran daerah yang lebih berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
Program IKE juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan atau insentif terhadap kinerja ekologis yang memberikan dampak nyata terhadap lingkungan.
Skema tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.
Sementara itu, Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan tidak hanya mendorong implementasi program di tingkat daerah.
Di tingkat nasional, PINUS akan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong integrasi skema insentif ekologis ke dalam kerangka keuangan publik yang lebih luas.
Dengan adanya integrasi tersebut, kebijakan perlindungan lingkungan diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional maupun daerah.
Bagi Kabupaten Bantaeng, kerja sama ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan skema IKE yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Ke depan, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterapkan secara transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata, baik bagi kelestarian lingkungan maupun masyarakat.
