Surabaya, (tabloidpilarpost.com) – Pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), berbagai pihak mendorong adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan lembaga konservasi tersebut. Reformasi tata kelola dinilai penting agar KBS dapat kembali menjalankan fungsi konservasi, edukasi, dan wisata secara profesional.
Hal itu mengemuka dalam dialog khusus yang disiarkan JTV Surabaya, Senin (3/8/2026), dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerhati satwa, legislatif, dan Pemerintah Kota Surabaya.
Koordinator Aliansi Pencinta Satwa Liar Indonesia (APECSI), Singky Soewaji, menegaskan bahwa pengelola Kebun Binatang Surabaya ke depan harus memiliki dedikasi tinggi, kompetensi di bidang konservasi lingkungan, serta kemampuan dalam pengelolaan satwa.
Menurutnya, pengelolaan kebun binatang tidak cukup hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga harus mengutamakan kesejahteraan satwa dan pelestarian lingkungan.
“Pengelola KBS harus memiliki dedikasi yang tinggi serta kemampuan di bidang konservasi lingkungan dan observasi satwa agar pengelolaan Kebun Binatang Surabaya menjadi lebih baik,” ujar Singky.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, B.A., S.S., berharap proses penunjukan pengelola baru nantinya melibatkan akademisi serta lembaga konservasi yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang manajemen konservasi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berharap pengelolaan KBS melibatkan akademisi dan lembaga konservasi yang memahami manajemen. Selain itu, laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka agar pengelolaannya akuntabel,” katanya.
Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, S.T., M.T., menilai pembenahan pengelolaan KBS membutuhkan kolaborasi berbagai unsur yang memiliki pengalaman di bidang konservasi dan manajemen.
Menurutnya, selain kompetensi teknis, sosok pengelola juga harus memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
“Diperlukan keterlibatan berbagai unsur akademisi dan tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Yang tidak kalah penting adalah memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen dalam mengelola KBS,” ujarnya.
Berbagai masukan dari masyarakat juga menjadi perhatian dalam upaya evaluasi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah pihak menilai pengelolaan sebelumnya masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari perhatian terhadap kesejahteraan satwa, pemberian pakan, hingga penataan kawasan kebun binatang.
Karena itu, reformasi tata kelola diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada konservasi satwa dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
