Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengungkapkan bahwa ketergantungan Kabupaten Lebak terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai sekitar 81,2 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab dengan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Hasbi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Hotel Grand Keisha, Rangkasbitung, Jumat (31/7/2026).
Mengusung tema “Kolaborasi dalam Mendorong Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lebak, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sebanyak 220 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas perangkat daerah, unsur perbankan, notaris/PPAT, kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari 28 kecamatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Dalam arahannya, Bupati Hasbi menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Era digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban. Cara berpikir kita juga harus berubah menjadi digital,” tegas Hasbi.
Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, seluruh transaksi dapat tercatat secara digital dan langsung masuk ke kas daerah sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
Hasbi juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya menghadirkan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD baru melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan publik.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan empat inovasi digital, yaitu Split Payment PBJT Hotel dan Restoran, e-SPPT, e-BPHTB, serta Laku Pandai dan Agen Samsat. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem pembayaran digital, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
HLM TP2DD Tahun 2026 juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bank Indonesia Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten, dan Bank BJB. Kehadiran berbagai institusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital di Kabupaten Lebak.
Menutup sambutannya, Hasbi mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan digitalisasi sebagai budaya kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat serta pemanfaatan teknologi secara maksimal, Kabupaten Lebak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama untuk membangun sistem pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kita optimistis dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak,” pungkasnya.
Penyelenggaraan HLM TP2DD Tahun 2026 menjadi penegasan bahwa transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem pemerintahan, melainkan strategi nyata untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Lebak optimistis mampu menghadirkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
