Cimahi, (tabloidpilarpost.com) – Kota Cimahi menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Rabu (22/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala Disdukcapil kabupaten dan kota se-Jawa Barat sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Selain itu, rakor juga menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis digital yang aman, modern, dan terintegrasi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa penguatan sistem keamanan informasi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data kependudukan di era digital saat ini. Menurutnya, data administrasi kependudukan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sehingga wajib dijaga dengan standar keamanan yang ketat.
“Data kependudukan ini sangat penting dan sensitif. Ketika sistem keamanannya sudah terjamin, maka integrasi data dengan berbagai layanan lainnya bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Adhitia juga menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi kuat melalui penerapan KTP elektronik. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan data kependudukan tersebut secara luas tanpa mengabaikan aspek keamanan agar tidak menimbulkan risiko kebocoran data.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antar Disdukcapil se-Jawa Barat dalam menghadapi tantangan pengelolaan data kependudukan yang semakin kompleks.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masing-masing daerah.
Melalui Rakor ini, seluruh Disdukcapil di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang modern, aman, dan berkelanjutan. Penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 pun diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk menerapkan standar keamanan informasi yang sama dalam pengelolaan data kependudukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital.
