Waykanan,(tabloidpilarpost.com) – Luar biasa, dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di SMK YP 17 Baradatu, Kabupaten Waykanan, terkait biaya seragam sekolah bagi siswa-siswi baru. (28/08/2025).
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah melunasi pembayaran seragam sesuai rincian yang diberikan pihak sekolah, dengan total Rp390.000. Namun, ketika hendak mengambil seragam, siswa tersebut diminta menambah lagi sebesar Rp110.000.
“Saya sudah bayar lunas Rp390 ribu sesuai tabel, tapi saat ambil seragam belum dikasih. Katanya harus tambah Rp110 ribu lagi untuk keperluan sekolah, tapi saya tidak tahu untuk apa,” ungkap sumber tersebut kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).
Mengetahui hal tersebut, awak media mendatangi pihak sekolah untuk mengonfirmasi. Salah seorang guru yang mengurus administrasi seragam sempat mengakui kesalahan. “Mohon maaf, Pak, saya akui saya salah,” ucapnya sambil menyerahkan seragam olahraga kepada siswa.
Namun saat ditanya kembali soal alasan adanya tambahan biaya Rp110.000, guru tersebut menjawab, “Kami hanya menjalankan perintah kepala sekolah. Beliau memerintahkan agar siswa-siswi yang belum menambah Rp110 ribu jangan diberikan seragam, supaya genap Rp500 ribu.”
Ketika awak media meminta bertemu langsung dengan kepala sekolah, pihak sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah sedang dinas luar ke Bandar Lampung. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp pun tidak berhasil karena nomor wartawan telah diblokir.
Padahal, aturan mengenai larangan penjualan seragam sekolah sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 181 huruf a dan Pasal 198 huruf a, serta beberapa regulasi lain yang mempertegas larangan pungutan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Amrico, sebelumnya juga telah menegaskan bahwa praktik penjualan seragam maupun pungutan di luar ketentuan jelas melanggar aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah SMK YP 17 Baradatu belum dapat dikonfirmasi. Media meminta aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait untuk menindak tegas praktik pungli tersebut agar tidak terulang dan mencoreng dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Waykanan.









