Trenggalek, (tabloidpilarpost.com) – Konsistensi dalam memberikan pelayanan sosial kembali ditunjukkan Novita Hardini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur.
Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat, Novita kembali menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi warga Kabupaten Trenggalek. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (11/5/2026) tersebut menyasar masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh.
Program sosial itu merupakan agenda rutin tahunan yang dijalankan Founder UPRINTIS Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan layanan pemeriksaan mata dan kesehatan dasar secara gratis.
Dalam pelaksanaannya, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, serta PT JET.
Dalam keterangannya, Novita Hardini menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Trenggalek.
“Kita Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, semua hal yang terkait dengan seluruh hajat kehidupan itu terangkum ke dalam 10 program pokok PKK,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program layanan kesehatan gratis tersebut merupakan bentuk komitmen nyata yang terus dijalankan dari tahun ke tahun.
“Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana mulai dari tahun ke tahun dan tetap terus berjalan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Novita Hardini juga menanggapi persoalan banyaknya kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan. Meski dirinya berada di Komisi VII DPR RI dan bukan membidangi sektor kesehatan secara langsung, ia mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut.
“Kalau saya di Komisi VII, jadi saya tidak menangani itu sebenarnya. Tapi sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah, sama pentingnya dengan kebutuhan pangan.
“Masalah kesehatan ini sama pentingnya dengan masalah pangan. Maka jangan pernah menggeser program-program atau kebutuhan penting lainnya hanya untuk terfokus pada satu kebutuhan pokok saja,” katanya.
Novita juga menyoroti persoalan birokrasi layanan kesehatan yang dinilai masih menyulitkan masyarakat, termasuk bagi warga yang telah terdaftar dalam program KIS namun belum mendapatkan pelayanan maksimal saat berobat ke rumah sakit.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi bagi masyarakat yang belum terdaftar KIS dan memiliki kondisi ekonomi yang sangat sulit,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, agar melakukan evaluasi serta memperbaiki arah kebijakan pelayanan kesehatan supaya lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX untuk mendesak pemerintah, dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya agar lebih inklusif lagi,” tutupnya.
