Lubuk Linggau, (Tabloidpilarpost.com),– DPRD Kota Lubuk Linggau menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, Selasa (10/02/2026).
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam forum rapat tersebut, DPRD Lubuk Linggau menilai lima Raperda inisiatif DPRD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Sebelumnya, DPRD Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian lima Raperda inisiatif DPRD serta satu usulan Raperda dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai bagian dari proses legislasi daerah pada tahun berjalan.
Adapun lima Raperda inisiatif DPRD yang menjadi perhatian utama tersebut meliputi:
- Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,
- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
- Raperda tentang Keolahragaan,
- Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas,
- Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro dan Kecil.
Pembacaan lima Raperda inisiatif DPRD tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rapat paripurna.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa penataan kelembagaan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan memegang peran strategis dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Secara yuridis, penataan perangkat daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya melalui PP Nomor 72 Tahun 2019, serta regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, menjadi rujukan utama dalam pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian perangkat daerah agar tetap efisien, tepat fungsi, dan sesuai kebutuhan daerah.
DPRD juga menegaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mengefisienkan penggunaan anggaran, serta meningkatkan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat.
Bahkan, penyesuaian terhadap urusan pemerintahan yang bersifat spesifik seperti penanggulangan bencana dan kebudayaan perlu dilakukan secara adaptif agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Dari sisi filosofis, penataan kelembagaan pemerintahan juga mencerminkan nilai-nilai pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Kelembagaan yang kuat dan responsif diyakini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan secara nyata.
“Semua ini sejalan dengan visi kepala daerah, yakni terwujudnya Lubuk Linggau yang maju dan sejahtera, yang menempatkan rakyat sebagai pusat pelayanan dan pembangunan,” demikian disampaikan dalam rapat tersebut.
(Tim/FWDI/IWO.I/Her)
