Kabupaten Bekasi, (tabloidpilarpost.com) – Klarifikasi resmi RSUD Cabangbungin yang dirilis terbatas oleh salah satu media online terkait pasien DBD yang mengalami komplikasi mata, menuai sorotan tajam. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyayangkan sikap Direktur RS yang tidak membuka ruang klarifikasi secara terbuka kepada media yang lebih dahulu mengangkat kasus ini.
“Seharusnya Direktur RSUD Cabangbungin membuat rilis resmi dan mengundang seluruh media untuk menjelaskan kronologis secara terbuka, bukan hanya memilih satu media dan bicara dari balik meja,” kritik Ahmad, Kamis (17/07/2025).
Menurut Ahmad, tindakan klarifikasi yang dilakukan secara sepihak dan tanpa pelibatan media serta perwakilan keluarga pasien justru memperburuk persepsi publik. Apalagi, dalam kasus ini, sempat muncul dugaan malpraktik dari masyarakat setelah video pasien viral di media sosial.
“Jangan menutup diri. Ini bukan persoalan internal, tapi sudah menjadi perhatian publik. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut duduk bersama media dan keluarga pasien dalam forum terbuka?” tegasnya.
Ahmad juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mencoba menemui Direktur RSUD Cabangbungin pada 8 Juli 2025, namun tidak berhasil ditemui. Langkah ini dinilainya sebagai indikasi kurangnya itikad baik dari pihak rumah sakit dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Alih-alih datang meninjau pasien atau berdialog dengan keluarga, Direktur malah memilih mengeluarkan klarifikasi sepihak yang justru berpotensi menyesatkan publik karena tidak ada ruang tanya-jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Akpersi Jabar tidak menolak klarifikasi, namun mendesak agar prosesnya dilakukan secara profesional dan akuntabel. Menurutnya, rumah sakit adalah institusi publik yang wajib tunduk pada prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.
“Jika RSUD Cabangbungin tidak segera melakukan konferensi pers resmi dan membuka data medis yang relevan, kami siap dorong agar pihak berwenang mengevaluasi kinerja direktur secara menyeluruh,” tambah Ahmad.
Akpersi juga mengapresiasi sikap sejumlah kepala desa di Kecamatan Cabangbungin yang kabarnya sedang menyusun surat resmi permintaan evaluasi pimpinan RSUD tersebut.
“Masyarakat sudah lelah dengan pelayanan publik yang tertutup dan tidak komunikatif. Kami akan kawal terus agar kejadian ini menjadi titik balik perbaikan sistem kesehatan di Kabupaten Bekasi,” pungkas Ahmad. (*)
