Lubuk Linggau, (tabloidpilarpost.com) – Kekecewaan awak media atas kinerja sekretariat DPRD kota Lubuklinggau,membuat ketua Umum Forum Wartawan Daerah,menemui ketua DPRD kota Lubuklinggau apa yang menjadi kendala dan penyebab tidak ada kemitraan baik sekretariat DPRD kepada Beberapa awak media yang bertugas dikota Lubuklinggau.dalam pertemuan tersebut ketua DPRD kota Lubuklinggau.Ir.Yulan Efendi menjelaskan akan mengusahakan memangil ,sekwan dan Pptknya untuk mempertanyakan apa penyebab mengapa tidak ada solusi dan arahan dari sekwan dan Pptk media, Selasa(31/12/24).
Dalam pantauan tim Publikasi Forum Wartawan Daerah dan Ikatan wartawan online Indonesia,yang menjadi menyebabkan awak media merasa dicurangi dan beberapa aliansi akan segera melakukan aksi demo untuk mempertanyakan dan menuntut pihak sekwan segera membayar ADV yang tidak di bayarkan Selasa, 31 Desember 2024,dan hanya sebatas kebijakan sekretariat yang tidak di rapat kepada awak media sebelumnya.
Untuk diketahui masyarakat luas dart tanggal 27 yang di janjikan sekwan dan Pptk untuk menyelesaikan pembayaran tetapi sampai akhir tahun 2024,tidak ada pembayaran banyak kebijakan saja itu yang membuat awak media ,yang tergabung di Forum Wartawan Daerah (FWD)dan Ikatan wartawan online Indonesia (IWO.I) Lubuklinggau-Musi Rawas dan Awak media yang bertugas di kota Lubuklinggau mendatangi sekretariat DPRD Lubuklinggau menanyakan pembayaran publikasi Advetorial kegiatan baik momentum rapat paripurna atau pun kegiatan yang menyangkut kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah.yang mendapat sorotan dari Ketua Umum Forum Wartawan Daerah ,Herlyansya.ST dan Dari Ketua DPD , Ikatan wartawan online Indonesia (IWO.I) mengenai pembayaran publikasi Advetorial media.
Dari informasi yang diterima awak media selasa( 31/12/24),bukan pembayaran tagihan publikasi melainkan kebijakan dari sekretariat DPRD, sehingga beberapa wartawan merasa kecewa dan mengapa pihak sekretariat tidak profesional.
Ketua Umum Forum Wartawan Daerah Indonesia (FWD.I), Herlyansyah.ST,yang akrab disapa Bang Herly, menjelaskan Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi tantangan zaman, termasuk dampak disrupsi terhadap media massa. Di tengah limpahan arus informasi yang kian aktif, kerja jurnalistik pun dituntut kreatif, juga inovatif, menyajikan produk jurnalistik yang berkualitas.
“Saat sekarang coba intropeksi apakah standarisasi dari tagihan pembayaran publikasi Advetorial kegiatan yang diajukan sudah memenuh syarat dan ketentuan yang ada di sekretariat DPRD, kenapa ini sangat penting karena kuat dugaan ada oknum yang melakukan tagihan lebih dari satu tagihan (pembayaran) untuk mendapatkan keuntungan.
Maka dari itu kami meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau BPKP mengaudit dana publikasi yang telah digelontorkan melalui sekretariat DPRD sebagai acuan dan meminta kepada sekretariat DPRD Lubuklinggau tegas dalam evaluasi mekanisme dan aturan yang berlaku mengenai pembayaran publikasi Advetorial kegiatan.” Ungkap Bang Herly.
Di sisi lain Arias ketua DPD Ikatan wartawan online Indonesia kota Lubuklinggau menyatakan kami mempertanyakan kenapa sekretariat DPRD kota Lubuklinggau seolah -olah mempermainkan awak media dengan mengambil kebijakannya, informasi yang dapat di percaya dari beberapa rekan media yang sudah dibayar sebelum ini,ada apa apa perlu kami dari organisasi media khususnya dari Forum Wartawan Daerah dan IWO.I ,meminta keterbukaan sekwan dan PPTK kenapa ada yang sudah dibayarkan,ini membuktikan bahwa sekretariat DPRD kota Lubuklinggau ada permainan terkait Dana media, tim akan segera mengusut dan menindaklanjuti perkara yang menjadi polemik yang menyebabkan banyaknya awak media merasa dirugikan oleh ulah para oknum”. Jelasnya
Saat Bertemu Ketua DPRD kota Lubuklinggau,Ir.Yulian Efendi meminta awak media organisasi Forum Wartawan Daerah dan Ikatan wartawan online Indonesia dan rekan media yang lainnya untuk bersabar karena menurut mereka ada kendala teknis yang menyebabkan tagihan ADV awak belum tidak bisa dibayarkan
Dijelaskan ketua DPRD Kota Lubuklinggau “Masih di upayakan semaksimal mungkin,saat ketua umum FWD.I Menemui Ketua DPRD kota Lubuklinggau, (tim/Fwd)
