Karawang, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2027. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang ini menjadi forum komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait rencana penyesuaian NJOP, yang menjadi salah satu dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam sambutannya, Bupati H. Aep Syaepuloh mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah harus dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah daerah harus memiliki dasar kajian yang jelas serta mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Prinsipnya kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Bupati berharap forum tersebut dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak mengenai arah kebijakan penyesuaian NJOP 2027. Selain itu, berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan.
Ia juga menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik, pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus berjalan.
Dalam pemaparan kajian, disampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang.
Perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas wilayah dinilai turut mendorong perubahan nilai tanah dan properti.
Sementara itu, pemutakhiran NJOP terakhir disebut dilakukan pada 2022. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya penyesuaian agar nilai yang digunakan dalam administrasi perpajakan lebih mencerminkan perkembangan wilayah saat ini.
Rencana penyesuaian NJOP 2027 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Karawang berupaya membuka ruang dialog dengan berbagai unsur, terutama pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, serta asosiasi.
Tercatat sekitar 500 peserta diundang dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak, kesiapan, serta berbagai pertimbangan dalam pelaksanaan rencana penyesuaian NJOP.
Pemkab Karawang berharap kebijakan tersebut dapat dikaji secara terukur dan komprehensif dengan memperhatikan perkembangan serta karakteristik masing-masing wilayah.
Optimalisasi pendapatan daerah, menurut pemerintah daerah, tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, rencana penyesuaian NJOP Tahun 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan perpajakan yang proporsional dan berkeadilan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karawang.









