Tulungagung, (tabloidpilarpost.com) – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
Menurutnya, pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Adapun postur anggaran yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut meliputi:
- Pendapatan daerah: Rp2.932.161.039.149,02
- Belanja daerah: Rp3.219.027.489.972,86
- Defisit anggaran: Rp286.866.450.823,84
- Pembiayaan netto: Rp286.866.450.823,84
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA): Rp0,00
Plt. Bupati menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2027 dengan sejumlah prioritas.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, arah pembangunan juga meliputi pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta pelestarian budaya.
Ahmad Baharudin berharap kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, sinergi kedua lembaga tersebut diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., menjelaskan bahwa Propemperda Tahun 2027 merupakan instrumen strategis untuk memastikan pembentukan produk hukum daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, keselarasan antara perencanaan program dan kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan transparan.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung yang mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi.”
Melalui pembahasan Propemperda dan APBD Tahun 2027, diharapkan arah kebijakan daerah semakin terencana serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.








