Malang, (tabloidpilarpost.com) – Guna membangun transparansi serta meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kecamatan Pagelaran berkolaborasi bersama anggota DPRD Kabupaten Malang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peran Pemdes Dalam Bidang Pajak PBB di Kecamatan Pagelaran Tahun 2026”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Agung Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (13/05/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Hadir sebagai narasumber anggota DPRD Kabupaten Malang yakni Fakih Pilihan dari Fraksi Golkar, Miskat, SH., MH., Syaiful Rosyid, SE., M.Si., serta Aris Waskito dari Fraksi Gerindra. Selain itu turut hadir perwakilan Bapenda Kabupaten Malang dan pemerintah desa se-Kecamatan Pagelaran. Sementara Camat Pagelaran Ellin Vikawati, S.STP., M.M. bertindak sebagai moderator.
FGD tersebut digelar sebagai respons terhadap kebutuhan pemutakhiran data perpajakan desa di era digital. Kecamatan Pagelaran yang memiliki perkembangan ekonomi dan properti cukup dinamis dinilai membutuhkan sistem pendataan pajak yang lebih akurat dan modern.
Dalam forum itu dibahas pentingnya implementasi SISMIOP PBB-P2 (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berbasis komputer.
Sistem tersebut dinilai bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga solusi terintegrasi untuk proses pendaftaran, pendataan, penilaian objek pajak hingga pembaruan database secara real-time.
Melalui sistem tersebut diharapkan tidak ada lagi objek pajak baru berupa tanah maupun bangunan yang terlewat dalam pendataan.
Selain itu, penerapan sistem digital juga dianggap mampu memberikan nilai objek pajak yang lebih sesuai kondisi riil di lapangan serta meminimalisir kesalahan dalam penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, Fakih Pilihan, menegaskan bahwa optimalisasi pungutan pajak desa menjadi salah satu fokus penting pemerintah daerah.
“Tujuan utama kita adalah menyelesaikan pokok-pokok masalah terkait pungutan pajak di desa. Tadi juga ada beberapa temuan dan salah satu inovasi yang akan diluncurkan Kabupaten Malang yaitu mobil operasional penarikan pajak keliling kampung,” ujarnya usai acara FGD.
Ia juga menyoroti fenomena masih banyak perangkat desa yang harus menalangi pembayaran pajak warga.
“Ini menjadi PR bersama. Masyarakat Kabupaten Malang harus mengerti dan paham terkait kewajiban pajak dan jangan sampai telat membayar pajak,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu peserta FGD dari perangkat Desa Kanigoro, M. Mahfud, berharap kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB semakin meningkat.
“Harapannya di desa PBB itu tertib dan masyarakat harus sadar membayar pajak. Administrasi atas nama warga juga harus benar-benar sesuai data,” ungkapnya.
Menurut Mahfud, masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena data kepemilikan belum sesuai nama pemilik sebenarnya.
Di sisi lain, Camat Pagelaran Ellin Vikawati menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan inventarisasi berbagai persoalan perpajakan yang ada di desa-desa.
“Karena masih baru, kita inventarisasi dulu apa yang bisa dilakukan dengan skala prioritas. Keluh kesah perangkat desa tadi memang riil di lapangan dan terkait PBB kita perlu kolaborasi bersama agar lebih baik,” jelas Ellin Vikawati kepada awak media.
Ia juga menyatakan kesiapan pihak kecamatan mendukung program mobil operasional penarikan pajak keliling sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Kegiatan FGD tersebut mendapat sambutan positif dari peserta. Para narasumber dari DPRD Kabupaten Malang juga menekankan bahwa digitalisasi manajemen objek pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa pembangunan desa dan daerah dapat berjalan berkat kontribusi pajak yang dibayarkan warga sehingga tumbuh rasa memiliki dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
