Cimahi, (tabloidpilarpost.com) Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan legislatif di tengah berbagai tantangan pelayanan publik yang masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Komisi IV tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh perangkat daerah memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Pengawasan Komisi IV bertujuan agar setiap program dan layanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ike, Rabu (10/12/2025).
Ike menyoroti sektor kesehatan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan perhatian serius. Meski Pemerintah Kota Cimahi telah meluncurkan layanan persalinan 24 jam serta rawat jalan sore di sejumlah puskesmas, ia menegaskan bahwa kualitas layanan harus tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus pelayanan di RSUD Cibabat yang sempat viral, harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Peningkatan akses layanan, kata Ike, harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang aman, manusiawi, dan bermartabat.
Selain sektor kesehatan, Komisi IV DPRD Kota Cimahi juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Ike menilai masih terdapat persoalan terkait pemerataan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas pendidikan yang perlu terus ditingkatkan.
“Terutama terkait belum meratanya sarana-prasarana sekolah serta kualitas pendidikan di Kota Cimahi,” terangnya.
Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, Komisi IV mendorong agar program pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta perlindungan perempuan dan anak dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.
“Program-program tersebut harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada tataran perencanaan,” ungkap Ike.
Komisi IV DPRD Kota Cimahi, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara tegas dan konsisten.
“Agar pelayanan publik tidak berhenti pada kebijakan semata, tetapi benar-benar terwujud dalam pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
