Cimahi, (Tabloidpilarpost.com)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah merasa jengah dengan tidak adanya tindak lanjut dari Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan untuk mengatasi inflasi di Kota Cimahi.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 melalui kanal YouTube Kemendagri RI pada Senin, (9/10/2023).
Disampaikan Tito, dirinya telah berkali-kali menyampaikan kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan terkait inflasi tinggi yang terjadi di Kota Cimahi. “Berasnya naik, tidak turun-turun,” kata Tito saat Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).
Tidak hanya menyampaikan, mantan Kapolri Jenderal Polisi bintang empat tersebut telah mengingatkan Dikdik untuk mengatasi masalah inflasi di Kota Cimahi.

“Tidak juga terkendali, padahal (Kota Cimahi) dikelilingi daerah penghasil cabai,” ungkapnya.
Akibat tidak mampu mengatasi inflasi, dia menegaskan, dirinya secara tegas mencopot jabatan Dikdik sebagai Pj. Wali Kota Cimahi. “Saya minta untuk diganti dan sudah diganti,” ucapnya.
Penggantian Dikdik sebagai Pj. Wali Kota Cimahi, disebutkan Tito, sudah berlaku sedari Sabtu, (7/10) kemarin.
“Saya sudah tandatangani (pemberhentian Pj. Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan) hari Sabtu, (7/10) lau dan sudah diganti wali kota yang baru,” pungkasnya.
Terkait hal tersebut Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Pepet Saiful Karim angkat bicara banyaknya pemberitaan di beberapa media online dan cetak, ia menjelaskan bahwa terkait pergantian atau pencopotan PJ Wali Kota Cimahi itu ranahnya Mendagri. Selasa, (10/10/23).
“Kalau ke pergantian atau pencopotan itu sih ranah nya dari Mendagri ya, jadi saya no coment,” ucap Pepet Saiful Karim lewat pesan WahtsApp.

Hanya sedikit meluruskan saja di pemberitaan beberapa media kaitan dengan dasar pencopotan PJ kaitan dengan inflasi yang tinggi di Cimahi, “ucap Pepet Saiful Karim”, sedangkan Cimahi kan salah satu kota yang tidak menghitung tingkat inflasi, setau saya karena yang dipakai inflasi yaitu kota Bandung.
Tambah Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, “coba saja cari berapa inflasi di cimahi yang angkanya resmi di keluarkan oleh BPS Cimahi, sejak awal pasti ada di BPS Cimahi, karna itu semuanya mengacu terhadap inflasi kota Bandung”.
Untuk Kota Cimahi sendiri akan melaksanakan Pileg dan Pilpres tahun 2024 lalu Pilkada Kota Cimahi, Pepet Saiful Karim jangan sampai pencopotan PJ Wali Kota Cimahi ada kaitan dengan unsur politik tetapi murni untuk kepentingan masyarakat Kota cimahi.
“Karena Ini telah memasuki tahun politik bisa saja ada kaitannya. Mengingat PJ (Penjabat) adalah seorang ASN aktif, bahwa ada juga selentingan informasi di masyarakat yang beredar PJ mau mencalonkan diri jadi Walikota Cimahi di Pilkada Kota Cimahi mendatang,” ujarnya.
Sedang kan pengabdian bliau PJ masih lama, masih ada Tujuh tahun untuk PJ memasuki masa pensiun, berarti beliau harus mundur sebagai ASN aktif nya.
Pepet menjelaskan, seperti kita ketahui bersama bahwa PJ itu kan Birokrat asli, yang menguasai ilmu pemerintahan, tentunya banyak lawan politik yg tidak menginginkan beliau memimpin kota Cimahi.
“Nah begitu pun nanti di bulan November terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-indonesia, kalau memang Mendagri benar berpihak kepada rakyat, seandainya ada Bupati/Wali Kota yang merekomendasikan kepada Gubernur Se-Indonesia, terkait tidak menyetujui penerapan angka UMK untuk kebutuhan hidup layak bagi pekerja, luasnya bagi masyarakat mudah-mudahan Mendagri bisa lebih tegas lagi bisa mencopot gubernur yang statusnya sebagai PJ ataupun mencopot Bupati/Walikota yang statusnya sebagai PJ karena tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Ketua DPC SPSI Kota Cimahi.
Nah ini menjadi contoh ketika Mendagri mencopot PJ Walikota Cimahi dengan alasan tidak bisa menurunkan inflasi dan menurunkan harga beras, ya mudah-mudahan ini menjadi titik awal Pemerintah melalui Mendagri berpihak kepada masyarakat kecil.
Tambah Pepet, Nah kita lihat kalau misalkan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok naik, tidak dibarengi dan tidak diimbangi oleh kenaikan upah, maka apa yang akan dilakukan oleh Mendagri terhadap kepala daerah Se-indonesia yang statusnya sebagai PJ.
“Apakah Mendagri berani mencopot atau tidak, kalau misalkan itu terjadi, kalau tidak berani maka bisa jadi terkait pencopotan PJ Wali Kota Cimahi ini diduga ada muatan politiknya,” tutur Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Pepet Saiful Karim.
***Red.