Nunukan,(Tabloidpilarpost.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melalui Komisi II, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara, Ketua Asosisiasi Rumput Laut Nunukan, Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Dinas Perizinan membahas terkait penurunan harga rumput laut di Nunukan.
Rapat dengar pendapat tersebut di Pimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Welson dihadiri sejumlah anggota DPRD, Anggota TGUPP, Kamaruddin, Ketua Asosisiasi Rumput Laut Nunukan, Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Dinas Perizinan, serta sejumlah awak media di runag rapat ambalat I Gedung DPRD, Selasa (26/09/2023).
Dalam RDP tersebut, Kamaruddin selaku anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bahwa, saat ini para petani rumput laut di Nunukan mengeluhkan soal harga yang turun drastis dari semula Rp42 ribu per Kg di tingkat petani menjadi Rp9.000 per Kg.
Kamaruddin mengakui, dengan Harga tersebut tidak memberikan keuntungan bagi para petani, bahkan untuk menutupi biaya operasional baik ongkos bahan bakar minyak (BBM), biaya pekerja di lapangan tidak mencukupi.
“Sekarang harga ongkos BBM naik, belum lagi biaya angkutan rumput laut ke atas kapal, sementara harga rumput laut saat ini hanya Rp9.000 per Kg, tentu ini tidak menutupi bahkan banyak petani yang merugi sehingga kita berharap ada solusi dari persoalan ini”, ujar Kamaruddin.
Selain itu, Ketua Asosiasi Pedagang Rumput laut Nunukan, Ferry menyampaikan bahwa, persoalan turunnya harga merupakan persoalan pasaran. Hal ini karena stok rumput laut yang ada di pabrik industri sudah penuh sehingga tidak ada permintaan.
“Tahun lalu hingga Juni 2023 ini kapasitas pengiriman kita hanya 22 ribu karung per minggu, namun sejak bulan Juli, Agustus hingga September ini produksi mengalami peningkatan hingga 100 persen, jadi sekarang pengiriman kita sudah 33 ribu karung lebih tiap minggu”, kata Ferry.
Selanjutnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Welson menyampaikan bahwa Kami prihatin pada petani rumput laut dengan situasi harga rumput laut saat ini.
“Kami minta petani bersabar sampai harga stabil. Karena harga rumput laut ditentukan oleh pasar, kita tidak bisa intervensi”, ujarnya.
Kata Welson, solusi jangka pendek berupa resi Gudang, DPRD akan mendorong pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk mengkaji kembali soal penerapan resi gudang sepanjang untuk mensejahterakan Masyarakat kita sangat mengapresiasinya.
Selain itu solusi jangka Panjang, kita dorongan pemerintah seperti saran teman- teman anggota DPRD untuk membuat tim terpadu agar ada standarisasi harga seperti modelnya dengan kelapa sawit.
“Tim terpadu ini terdiri dari beberapa kabupaten, kota, ataupun provinsi yang menjadi produsen rumput laut yang sama, sehingga kedepannya ada standar harga eceran yang menjadi patokan harga semua daerah- daerah penghasil rumput laut”, Tutupnya.(Rdm).