Bandung Barat, (Tabloidpilarpost.com)- Ngamprah – Kondisi Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang disebut-sebut tengah mengalami defisit anggaran berdampak besar pada berbagai program yang tertuang dalam RPJMD visi misi Bupati Bandung Barat periode 2019-2023.
Alhasil, kondisi tersebut menuai beragam pertanyaan dan polemik dari berbagai pihak. Bahkan, menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satunya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KBB yang memiliki banyak catatan atas kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) KBB berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) KBB 2022.
“Ada sejumlah poin yang disampaikan Fraksi PKB KBB dalam pandangan umum terhadap LPPA tahun 2022,” ungkap Ketua DPC PKB, Asep Dedi, Rabu 2 Agustus 2023.
Menurutnya, Fraksi PKB KBB menilai kinerja Pemda KBB masih belum baik lantaran berdasarkan LPPA KBB adanya penurunan penerimaan total pendapatan daerah dan adanya penurunan belanja dan transfer yang telah ditetapkan.
“Realisasi defisit yang mencapai 56,21 persen atau sebesar Rp. 122.317.594.346,94,” tuturnya.
Selanjutnya, tidak selarasnya perencanaan dan realisasi pendapatan daerah dengan belanja daerah.
“Akibat hal itu, banyak permasalahan yang muncul pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.
Lantaran banyaknya catatan, terang Asep, maka evaluasi harus dilakukan secara serius terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Makanya kami (DPC PKB KBB) berharap adanya sinergitas dan masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya.
Asep menilai, hal itu perlu dilakukan mengingat masa jabatan Bupati Bandung Barat bakal berakhir pada September 2023, sehingga dibutuhkan Penjabat (Pj) yang mampu menjawab tantangan dan persoalan yang tengah menyelimuti Pemda KBB.
“Pengusulan nama Pj Bupati Bandung Barat tentunya harus memperhatikan prinsip demokrasi sehingga dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Tak hanya itu, hal yang perlu diperhatikan agar pengusulan oleh orang yang membicarakannya memperhatikan track record secara rahasia.
Dengan begitu, tambah dia, Pj Bupati Bandung Barat terpilih dapat membangun daerah secara lebih optimal tanpa kepentingan apapun.
“Termasuk, pelaksanaan program-program pembangunan strategi demi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat luas dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, sambung dia, DPC PKB KBB juga mengusulkan dan akan berinisiatif untuk membuka ruang publik agar masyarakat bisa berpartisipasi memberikan masukan terkait siapa yang layak untuk menjadi Pj Bupati Bandung Barat.
“Kami pun berencana untuk membuka ruang diskusi publik agar masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan terhadap Pj Bupati Bandung Barat yang nanti bakal mengisi kekosongan pasca bupati definitif ini berakhir masa jabatannya,” paparnya.
Dengan adanya diskusi yang menghadirkan pengamat dan praktisi pemerintahan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang tengah berkecamuk di KBB.
“Mudah-mudahan ada solusi, sehingga bisa memunculkan figur-figur calon Pj Bupati Bandung Barat yang mampu menyelesaikan persoalan di Bandung Barat,” tandasnya.
**Bud&Han.
