Jakarta, (Tabloidpilarpost.com)- Ratusan massa yang mengatasnamakan Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) beserta sejumlah komponen masyarakat, melakukan unjuk rasa (unras) ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (23/5/2023).
Mereka menuntut agar KPK melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, yang disinyalir telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi mengklaim massa yang unras sebanyak 250 orang dari berbagai unsur masyarakat, seperti aktivis mahasiswa serta aktivis pejuang pemekaran masyarakat.
Menurutnya, massa yang datang ke Gedung Merah Putih ini minta KPK agar segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau KKN yang dilakukan Hengky Kurniawan.
“Sudah ramai dan viral pemberitaan di media massa, yang mengakibatkan menjadi bola liar di masyarakat. Tentunya dalam hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus segera ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK RI agar bola liar ini menjadi jelas dan terang,” tandas Yacob.
Lebih jelas, Yacob mengatakan,
tuntutan yang disampaikan dalam unras tersebut adalah:
1. Dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bupati Cup Menjadi HK CUP (Hengki Kurniawan CUP) dengan menelan biaya APBD Rp1,6 miliar
2. Adanya dugaan praktek jual beli jabatan sekda dan proses rotasi mutasi pejabat KBB.
3. Rekap visi misi Bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD berjumlah Rp206 miliar.
4. .Dugaan praktek gratifikasi dan KKN dalam berbagai Proyek Pembangunan di KBB.
Yacob juga mengatakan, P4 KBB sebagai salah satu ormas kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kontrol dan sebagai penyeimbang pemerintah meminta aparat penegak Hukum /KPK RI untuk mengusut tuntas semua praktek KKN di KBB.
Pihaknya meminta Moch Mahfud MD, selaku Menkopolhukam untuk membantu masyarakat KBB dengan munculnya kasus-kasus tersebut.
“Kami sebagai elemen masyarakat yang pernah berjuang untuk memekarkan Kabupaten Bandung Barat, sangat sedih melihat kondisi saat ini, tidak terurus secara proporsional dan profesional, yang diakibatkan ketidakmampuan Hengki Kurniawan sebagai Kepala Daerah,” pungkasnya.
**Red
