Bandung barat, (Tabloitpilarpost.com)- Bantuan sosial yang luncurkan oleh pemerintah melalui Dinas terkait selalu meninggalkan kesan dilematis untuk setiap pemerintah Desa ( Pemdes) khususnya Desa Bongas. Kata Melas Ketua BPD Bongas saat di temui awak jurnal di kesekretariatan BPD . Selasa 13 Desember 2022.
Lebih lanjut, Melas memaparkan bahwa memang banyak sekali aduan aduan yang masuk ke saya dan Anggota BPD yang lain tentang dugaan dugaan bantuan sosial seperti PKH, BPNT dll kurang tepat sasaran dan secara pribadi serta kelembagaan saya selalu mengevaluasi kinerja pemdes Bongas terkait hal ini, bahkan saya sering melakukan tukar informasi dengan BPD dan pemdes lain yang berada di kecamatan cililin permasalahan hampir sama. Paparnya.
Bahkan beberapa kali saya melakukan koordinasi dengan para Kadus sampai RT untuk selalu memberikan data data yang valid sesuai dengan juklas juklis persyaratan penerima bantuan sosial tersebut biar tidak terjadi tumbang tindih data dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyrakat, jgn sampai yang benar benar berhak menerima bantuan tidak mendapatkan dan sebaliknya, tambah melas .
Dan sepengetahuan saya selaku BPD ujarnya lagi , melas menambahkan bahwa kinerja pemdes Bongas sudah benar mengikuti aturan yang telah di atur dalam perundang undangan terkait Bantuan sosial ini, tetapi terkadang fakta di lapangan sering bahkan kerap terjadi Disingkronisasi antara data yg di ajukan oleh pemdes melalui musyawarah sebelumnya dengan data yang muncul dari dinas atau Kemensos. Tambahnya.juga.
Di singgung terkait sering terjadinya salah sasaran serta kendala yang menyebabkan adanya kesan penerima bantuan khususnya dari Kemensos , ketua BPD menjelaskan bahwa memang setahu kami pemdes di minta untuk mengajukan data data pemohon batuan sosial tetapi keputusan 100 % berada di pemerintah pusat melalui Kemensos , Pemdes tidak memiliki tanah untuk menentukan keputusan terkecuali bantuan Yang berasal dari Anggaran Desa itupun tidak oleh kepala desa semata tetapi melalui mekanisme dan musyawarah bersama . Jawabnya.
Terakhir Melas menegaskan bahwa hampir setiap adanya bantuan sosial terutama bantuan dari anggaran pusat selalu meninggalkan dilema untuk seluruh pemerintahan Desa ( Pemdes) bukan di Pemdes Bongas saja, kedepannya kami berharap adanya update data yang benar benar valid yang di lakukan oleh pemerintah pusat , agar tidak ada lagi duga dugaan kurang tepat sasaran dan pemdes menjadi kambing hitam oleh masyarakatnya sendiri . Tandasnya.**
Isk Tabloidpilarpost.com
