Nunukan,(Tabloidpilarpost.com)-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menilai untuk menjadikan Pulau Nunukan sebagai kawasan industri bukan sebuah pilihan yang tepat.
Hal ini disampaikan oleh “Wilson” yang selaku Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Nunukan kepada awak media, Selasa (31/05).
Menurut Wilson, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan harus Proposianal dalam menempatkan tata ruang yang memang harus berfungsi ditempat yang tersedia, misalnya Sebatik dan Nunukan.
“Ini kan pulau kecil ketika dipaksakan Industri masuk di sini yang jadi persoalan mendasar adalah ketersediaan air dan lisrik, nah ini yang harus dipikirkan betul- betul ketika industri nanti masuk di sini”, ujarnya.
Lebih lanjut kata Wilson, Pemerintah harus memikirkan betul- betul ketika nanti industri masuk di sini, sementara mereka butuh air banyak. Nah yang kita lihat sekarang kebutuhan air untuk di Pulau Nunukan saja enggak mencukupi kebutuhan rumah tangga bagaimana industri mau masuk.
Maksud saya, lanjut Wilson kalau ada industri yang mau kita muat di dalam tata ruang ini, ada Siemanggaris, Sebuku yang datarannya luas dan ketersediaan air banyak, mungkin yang seperti ini harus dipikirkan ke depan.
“Krayan itu kan lahan memang hutan luas, sementara ini masuk di dalam kawasan hutan lindung, saya kira itu bukan jadi alasan untuk tidak membangun di sana, enggak, walaupun itu hutan lindung ini kan kita berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira negosiasi ke pemerintah Pusat (Kementerian) terkait dengan lahan itu juga perlu ditindaklanjuti.
“Sampai kapan kita melindungi hutan itu sementara manusia- manusia yang ada di sana enggak diperhatikan, apa kontribusi pemerintah dengan masyarakat kalau kita disuruh menjaga hutan kemudian timbal baliknya, kompensasinya ke masyarakat apa? Nah ini mungkin yang harus dipikirkan bersama”, kata Wilson.
Terkait regulasi tata kota dan Industri yang sebelumnya dibahas, menurut Welson saat itu hanya pembahasan awal. Hari ini kita mau dengar, DPUPR akan menyampaikan soal itu, kita mau dengar kalau itu hanya sebagai rencana- rencana yang tidak didukung data yang baik saya kira percuma.
“Kemarin juga saya ngomong data yang mereka sampaikan dalam pertemuan itu untuk bandara di Krayan saja, Itu bandara sudah jadi sawah, ada yang sudah jadi hutan tapi masih dalam laporan. saya bilang sumber data yang begini ini perlu dilihat dengan baik”, tegasnya.
Baca juga :
http://www.tabloidpilarpost.com/2022/06/01/dprd-kab-nunukan-gelar-rdp-rencana-tata-ruagan-wilayah/
Bahkan Ia sempat melakukan protes kepada Universitas Borneo terkait data mentah yang diterima tanpa meninjau langsung ke lapangan.
“Saya sampaikan protes kepada Universitas Borneo kalau mereka menerima data mentah saja, ini yang terjadi mestinya turun ke lapangan, benar enggak data yang sudah disampaikan dari video-video yang ada.
Saya tegaskan kemarin dengan pak Asisten 2, saya bilang sampaikan ke OPD menyampaikan data harus data yang benar, dari data yang salah tentu nanti membuat perencanaan pasti akan salah hasilnya ndak akan maksimal”,terang Wilson.
