Kab Bandung, (Tabloidpilarpost.com) – Dalam upaya mencetak kepala desa yang sadar hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyelenggarakan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa tahun anggaran 20021.
Para kepala desa yang berdomisili dari wilayah daerah pemilihan (Dapil) 1,2 dan 3 kabupaten Bandung serempak hadir mengikuti pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa (Kades Sadar Hukum) yang di gelar DPMD Kabupaten Bandung bertempat di Cafe Sutan Raja pada Senin, 22/11/2021.
Selesai membuka acara Pelatihan Aparatur Desa (Kades Sadar Hukum) bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. di depan para awak media menerangkan.
“Saya rasakan dan saya harapkan pada saat ini kita harus sadar hukum juga harus transparan kepada publik,pada intinya kepala desa harus bisa menyadari dan menyikapi beberapa persoalan yang harus di hadapi diantaranya pemahaman administrasi,jadi sadar hukum itu sangat penting bagi para pemimpin tak terkecuali bagi para kepala desa, karena anggaran keuangan yang masuk ke rekening desa saat ini sangat jauh berbeda dengan anggaran yang masuk ke rekening desa saat dahulu. Kalau dahulu anggaran yang masuk ke desa itu kurang lebih cuma sekitar 5 juta, tapi sekarang lebih besar dan jumlahnya pun rata rata mencapai 2,5 milyar pertahun. Artinya perlu kesadaran akan hukum serta perlu pembinaan dalam hal tatakelola juga pengadministrasian terutama dalam hal pertanggungjawaban karena itu semua harus di publikasikan secara transparan kepada masyarakat, dari mana sumber keuangan tersebut, berapa besar total anggaran yang di dapat dan berapa besar anggaran yang di belanjakan atau di keluarkan, masyarakat harus tau,” terang kang DS.
Pada kesempatan itu, Kang DS menyisipkan pesan untuk para kades menjelang liburan natal dan tahun baru (nataru) mendatang. Ia meminta agar pemerintah desa mengamankan wilayahnya masing-masing.
“Saya dapat informasi bahwa 24 Desember sampai 2 Januari nanti, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akan diperketat. Maka saya instruksikan para kades untuk mengamankan daerah masing-masing. Kita juga tetap akan berlakukan ganjil genap, untuk meminimalisir pergerakan orang. Jangan sampai ada ledakan kasus di Kabupaten Bandung,” pungkasnya.(HK)
246 total views, 1 views today
