Nunukan-(Tabloid pilar post.com). “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, menggelar rapat paripurna Ke- 17 masa persidangan I tahun sidang 2021- 2022, diruang rapat paripurna Gedung DPRD Jalan Ujang Dewa Sedadap, Selasa ( 16/11)”.
Rapat paripurna, jawaban pemerintah
daerah atas pandangan umum Anggota DPRD melalui Fraksi-fraksi terhadap Nota pengantar Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- 2026, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj.Leppa yang didampingi oleh Wakil Ketua II Burhanuddin, S.Hi, dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE. M.Si, dan pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa memberikan kesempatan kepada Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM. Ph.D yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Hanafiah menyampaikan jawaban dan penjelasan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.
H. Hanafiah menyampaikan jawaban
dan penjelasan dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD Nunukan memberikan
kritikan yang sifatnya membangun. Fraksi Partai Hanura, meminta kepada Pemerintah Daerah agar Pokus pada Peningkatan Kapasitas Pendidikan dengan
memperhatikan SDM tenaga pendidika tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan sarana prasarana Imprastruktur pendidikan terhadap hal tersebut telah menjadi muatan RPJMD dalam menyelenggarakan Urusan Pendidikan dan menjadi bagian dari misi Bupati terpilih”.
Untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan harus memenuhi Standar kualifikasi dan Kompetensi yang di implementasikan. Masih dari Fraksi Partai Hanura terhadap dinas Pertanian minimnya pembangunan jalan Usaha Tani, salut terhadap kritikan soal jalan usaha Tani menurut wakil bahwa, tanpa jalan usaha tani dalam menopang pertumbuhan ekonomi pemerintah terus mendorong upaya pemerataan dan peningkatan infrastruktur wilayah Kabupaten Nunukan
dimana RPJMD 2021- 2026 fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta mendukung pertumbuhan Ekonomi”.
“Soal pendidikan menjadi bagian dari misi pertamanya dimana arah jebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan Kompetensi yang di implementasikan melalui program pendidikan dan tenaga Kependidikan”,ujar H.Hanafiah.
Fraksi Partai Hanura mengkritik juga soal kurangnya PAD maka diperluhkan Strategi bagaimana Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan bisa meningkat jangan terlalu beralasan COVID-19.
Jawaban Wakil Bupati H.Hanafiah, soal pendidikan menjadi bagian dari misi pertamanya dimana arah jebijakan untuk
meningkatkan ketersediaan pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang di implementasikan melalui program pendidikan dan tenaga
Kependidikan.
“Soal PAD, Pemkab Nunukan sangat sependapat Partai hanura bahwa langka Strategis meningkatkan PAD menjadi bagian dari terpenting ditengah proyeksi penurunan transfer pemerintah pusat. seperti perluasan objek dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem dan inovasi penggalian sumber pendapatan”,Jelas Wabup.
Fraksi Partai Hanura juga soroti pemerintah Kabupaten Nunukan mengenai penempatan PNS sesuai kompetensinya.
Menurut Wabup bahwa, terkait penempatan PNS yang tidak sesuai kopetensinya akan menjadi perhatian khusus sehingga terwujud misi ke 4 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi.
Selain itu, masukan dan saran serta kritikan dari Fraksi Demokrat bahwa, capaian kenerja urusan pendidikan sangat
mengalami penurunan secara drastis selama dipimpin oleh H. Junaidi, SH sebagaimana data pada Tabel Bab II, Gambaran umum kondisi daerah memberikan Gambaran tidak meratanya kualitas tenaga pendidik dan Distribusi tenaga pendidik yang belum proporsonal dengan jumlah sekolah serta kesenjangan sarana dan prasarana antar perkotaan
dan Pedesaan”,ujar Wabup H.Hanafiah. (Rdm).
