Nunukan – (Tabloidpilarpost.com), Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menyampaikan pandangan umum atas penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna ke-10 masa sidang I tahun 2021-2022, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Nunukan, Selasa (28/09).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua I , Saleh, SE. Di hadiri Wakil Bupati H. Hanafiah, SE. MSi, para Kepala OPD, Forkopimda, serta sejumlah Anggota DPRD Nunukan.
Ketua DPRD Hj. Leppa, kemudian memberikan kesempatan kepada masing- masing juru bicara Fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Pengantar Penyampaian Nota
Keuangan Rancangan APBD-P Kabupaten Nunukan TA 2021, sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE. MM. Ph.D pada rapat Paripurna sebelumnya.
Selanjutnya, kesempatan pertama diberikan kepada “Ahmad Triady” selaku juru bicara Fraksi Hanura menyampaikan bahwa, “Pada prinsipnya Fraksi Hanura menyadari dengan situasi dan kondisi yang saat ini melanda negara Indonesia, dengan adanya wabah virus Corona masyarakat kesulitan di dalam segala hal baik secara ekonomi, sosialisasi sampai dengan beraktifitas. Fraksi Hanura, berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan negara Indonesia tercinta cepat pulih dari keterpurukan yang sudah sangat lama dijalan.
Dengan melihat situasi dan kondisi covid- 19 di Kabupaten Nunukan, kalau dibandingkan 2 (dua) bulan belakangan terakhir yang mana Kabupaten Nunukan sudah tercatat salah satu kabupaten yang menyandang predikat tinggi terhadap kasus Covid-19, dan masuk kategori PPKM level 4 menurunkan tingginya angka Covid-19 ini tidak terlepas dari semua elemen yang ikut dalam memerangi wabah tersebut”.
Baca juga : http://www.tabloidpilarpost.com/2021/09/29/bupati-laura-buka-kejuaraan-bulu-tangkis-pbsi-cup-tahun-2021/
“Kami dari Fraksi Hanura memberikan apresiasi setinggi- tingginya kepada seluruh petugas Satgas Covid-19 Kabupaten Nunukan, serta tenaga medis yang telah berjuang sekuat tenaga dengan penuh resiko untuk melawan dan merawat masyarakat yang positif terkena virus Corona,” Kata Ahmad Triady.
Fraksi Hanura, akan memberikan beberapa catatan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terkait dengan pandangan fraksi Hanura diantaranya sebagai berikut:
Pertama, Kiranya Pemerintah Kabupeten Nunukan dalam anggaran perubahan ini juga tidak boleh mengenyampingkan hal – hal yang sudah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Nunukan yang berkomitmen untuk membayar hutang kepada pihak- pihak ke III, yang sudah melaksanakan pembangunan atas proyek pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nunukan, Menurut hemat kami ini sangat perlu juga untuk menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah”.
Kedua, Fraksi Hanura kembali mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk tetap fokus dalam niatan mengoperasikan Rumah Sakit Pratama yang ada di Wilayah Kecamatan Sebuku. karena hal tersebut, sudah disambut dengan kegembiraan yang sangat luar biasa oleh warga di Wilayah 3 (Tiga) khususnya”.
Ketiga, Dalam menyusun anggaran baik perubahan maupun untuk anggaran murni tahun akan datang, kiranya dapat betul- betul selektif mana yang betul prioritas untuk diprogramkan mana yang tidak sehingga bisa tepat sasaran”.
Keempat, Fraksi Hanura DPRD Nunukan berharap kiranya Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nunukan dapat melakukan kontrol yang super ketat sampai pada pelaksanaan di lapangan
sehingga betul- betul anggaran yang digunakan tepat sasaran sesuai target yang ingin dicapai”.
Baca juga : http://www.tabloidpilarpost.com/2021/09/29/bnn-gelar-coffe-morning-dengan-awak-media/
Kelima, Dari sisi pendapatan yang mengalami kenaikan semula diproyeksikan sebesar Rp.1.296.000.000.000,- (Satu triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar rupiah) mengalami kenaikan sebasar Rp. 1.341.000.000.000,- (Satu triliun tiga
ratus empat puluh satu milyar rupiah) atau naik 3.41 %. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun tetap mengalami kenaikan pendapatan”.
Keenam, Fraksi Hanura juga memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam anggaran perubahan waktu yang tersisa sangatlah singkat, sehingga semua program yang sudah direncanakan kiranya dapat tercapai minimal 90% sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sesuai yang diharapkan.
Keujuh, Dalam anggaran perubahan ini juga pemerintah dapat lebih memprioritaskan dari sektor, ekonomi khususnya menghidupkan UMKM, kesehatan dan juga pendidikan. Karena kita ketahui bersama mulai beberapa hari lalu telah dimulainya pembelajaran tatap
muka (PTM) di setiap sekolah, sehingga ini juga perlu untuk dijadikan bahan perhatian”,ujarnya.
Kemudian pandangan Fraksi Demokrat melalui juru bicara “Darmawansyah” menyampaikan bahwa, sebaiknya pemerintah dan daerah bersama masyarakat memberikan sumbangan
pemikiran dalam mengembangkan potensi- potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Nunukan.
Hal ini kata Darmawansyah, untuk meminimalisir kesenjangan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat merekomendasikan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
Pertama, Meminta agar dalam RAPBD-P 2021 harus menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Kedua, Meminta
Agar APBD-P 2021 fokus pada jaring pengaman sosial dan merata ke seluruh
lapisan masyarakat Kabupaten Nunukan. Ketiga, Dalam rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
ada perbedaan atau selisih antara alokasi belanja pegawai dengan jumlah belanja pegawai dan meminta agar TAPD lebih cermat dan teliti dalam membuat resume belanja pegawai. Keempat, Meminta TAPD agar target PAD lebih ditingkatkan dan OPD terkait harus lebih kreatif dan serius memikirkan sumber PAD”,ujar Darmawansyah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, melalui juru bicara Andi Krislina, SE, memberi saran diantaranya,
Pertama, Setuju jika pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dengan alokasi anggaran yang sangat besar kepada para tenaga kesehatan penanganan Covid-19 sebagai garda
terdepan, akan tetapi juga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tepat
sasaran dan tidak disalah gunakan.
Kedua, Perlunya perhatian bersama agar kekhawatiran masyarakat yang berobat di RSUD Nunukan karena penyakit tertentu dan tanpa gejala reaktif sebelumnya, namun kemudian status mereka dinyatakan suspek Covid-19”.
Ketiga, Masih diperlukan pembinaan UMKM dan ada program terkait pembinaan UMKM tersebut. Dan pemerintah daerah diminta untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan”.
Keempat, Bagaimana supaya hasil produksi tetap digenjot dan pemerintah menjadi fasilitator untuk mencari pemasaran seperti kerjasama antar daerah, pengusaha dari luar daerah, termasuk membuka jalur transportasi laut ke Pulau Jawa dan daerah lainnya”.
Kelima, Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, harus berdasarkan data yang akurat secara berkala, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan sendiri yang bukan haknya”.
Baca juga : http://www.tabloidpilarpost.com/2021/09/28/laporan-banggar-terhadap-hasil-pembahasan-kua-ppas-p-apbd-2021/
Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, melalui Juru Bicaranya “Siti Raudah Arsyad, ST” menyampaikan bahwa, perubahan pada sebuah APBD dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi
pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam haI ini, DPRD berperan serta sebagai lembaga legislatif yang memiliki Fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam ranah fungsi anggaran. selain menyusun dan menetapkan APBD, DPRD memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah sehingga mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut beberapa hal yang disampaikan Fraksi GKP :
Pertama, Covid-19 yang masih menghantui seluruh dunia hingga saat ini sangat berpengaruh pada kondisi keuangan Negara Indonesia. Sehingga dalam penganggaran APBD Covid-19 masih menjadi hal penting dalam skema penganggaran. Fokus alokasi anggaran di RAPBD-P 2021 InI pun yaitu penanganan virus covid-19”.
Kedua, Pada Nota Keuangan RAPBD-P 2021 ada beberapa poin yang dijelaskan. Salah satunya pada poin ke-4 yaitu belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada poin tersebut fraksi GKP meminta diberi penjelasan agar publik mengetahui belanja kesehatan lainnya dan apa kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.
Ketiga, Terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Nunukan. Apakah sudah memenuhi target sasaran?, Sejauh mana capaiannya hingga saat ini?
Keempat, Fraksi GKP berharap Pemerintah Daerah secara continue mensosialisasikan gerakan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat umum. karena masih banyak masyarakat yang anti-vaksin.
Kelima, Fraksi GKP berpendapat bahwa dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melihat trending tingkat penurunan kasus semakin membaik”.
Tetapi dihimbau kepada pemerintah daerah agar tetap konsisten mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Dan berharap dengan normalnya kegiatan saat ini Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi ataupun langkah-langkah agar bisa
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di berbagai sektor di masa Pandemi seperti
saat ini.
“Tentunya kita semua berharap Rancangan Peraturan Daerah ini yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab masalah, tantangan dari kondisi saat ini dan yang akan datang hingga pada akhirnya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kab. Nunukan di masa pandemi Covid-19,”kata Siti Raudah.
Kemudian, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional melalui juru bicara “Amrin Sitanggang” menyampaikan yang pertama, Mengapresiasi Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kab. Nunukan TA 2021 oleh pemerintah daerah, dengan segala dinamika yang terjadi termasuk di
dalamnya kondisi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, yang membawa dampak penurunan stabilitas ekonomi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun tetap optimis dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. sehingga dapat melewati semua proses dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan semua pihak yang terkait.
Kedua, Hal penting yang perlu kami sampaikan dalam pemandangan Umum ini, agar kiranya pelunasan utang juga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 agar tidak lagi menjadi beban pada Tahun Anggaran berikutnya.
Ketiga, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan agar arah kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Nunukan TA 2021 yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing pada kegiatan prioritas dan lebih produktif sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
Keempat, Pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini cukup meresahkan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lemahnya perputaran ekonomi masyarakat khususnya di kab. Nunukan dan juga merupakan ancaman pada perekonomian Nasional dan stabilitas keuangan, maka dari itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mengambil sikap tegas dalam merealisasikan belanja-belanja tertentu dan direalokasikan untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid – 19) sehingga dengan demikian dapat membangkitkan semua sektor dari keterpurukan ditengah Pandemi saat ini.
Kelima, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional sangat mengharapkan untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta Infrastruktur, harus menjadi komitmen kita bersama dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga dapat berjalan secara efektif. Dan penyesuaian program/kegiatan harus memperhatikan dinamika pembangunan daerah.
Keenam, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan di APBD Perubahan Tahun 2021, biaya operasional Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sebuku seperti, Meubeleir (Meja Kursi), air bersih dan penambahan daya listrik.
Ketuju, Mengharapkan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk terus menggali potensi yang ada agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Pajak daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”,Terang Amrin Sitanggang juru bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional”.(Rdm).
