Nunukan- (Tabloidpilarpost.com). “Besar harapan kami selaku pemerintah daerah (Pemda) pencanangan Zona integritas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan dipublikasikan secara luas sehingga semua pihak, termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik”.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE. MM. Ph.D dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang kerjanya, Selasa (15/06).
Kata Laura, latar belakang diperlukannya zona integritas adalah karena tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah.
“Tentunya hal ini sejalan dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nunukan menuju WBK/ WBBM”, ujar Bupati Nunukan.
Laura berharap, melalui langkah ini kiranya dapat meningkatkan pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus meningkat.
“Semoga hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat”, Ucapnya.
Sementara itu, kepada awak media Bupati Nunukan juga berharap kedepan pencanangan Zona Intergritas juga dapat dilakukan di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
Menurut Bupati Laura, “Untuk beberapa perangkat daerah sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, kita tetap mengejar itu, artian kita tetap menekankan kepada aparatur kita dalam rangka untuk dapat mewujudkan WBK dan WBBM ini”.
“Penerapan Zona Integritas secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Nunukan dapat sesegera mungkin terlaksana karena sebenarnya beberapa hal sudah dijalankan pada tataran teknis sehingga Pemerintah Daerah menerima berbagai penghargaan dalam hal pelayanan masyarakat”, ungkap Laura.
Dalam prosesi acara, Bupati Nunukan, Ketua DPRD, Polres Nunukan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, KPPN Nunukan, serta Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menjadi saksi penandatanganan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kepala BPS Agung Nugroho, S. ST bersama jajarannya”. (Humas/Rdm).
