Nunukan- (Tabloidpilarpost.com), “Nampaknya, distribusi LPG 3 KG bersubsidi di wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hingga saat ini masih menuai permasalahan yang belum terselesaikan.”
Permasalahan LPG 3 KG bersubsidi ini, ternyata banyak masalah yang butuh penyelesaian serius dari seluruh komponen baik pemerintah daerah maupun masyarakat.”
Bupati Hj. Asmin Laura Hafid, SE.MM dalam rapat pembahasan kelangkaan LPG 3 KG yang dilaksana diruang pertemuan Lantai. V Kantor Bupati Nunukan pada, Selasa (18 /05) menyatakan bahwa, perlunya kesadaran bersama dalam menyikapi dan penggunaan LPG bersubsidi ini.
Tanpa kesadaran bersama kata Laura, maka permasalahan distribusi elpiji ini tidak akan terselesaikan,” ujarnya.
Kesadaran bersama di maksud, bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi seperti pegawai negeri, anggota Polri/TNI dan pengusaha agar tidak menggunakan elpiji bersubsidi ini.”
Lebih lanjut kata Laura, masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji tiga kilogram ini hanya warga miskin sebagaimana tertulis pada tabung gas ini. Sesuai ketentuan syarat warga miskin salah satunya berpenghasilan kurang dari Rp1,5 juta.”
Laura, berjanji akan memperbaiki pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi atau gas tabung 3 kilogram.”
“Kita punya Satgas Pengawasan LPG 3 KG melibatkan beberapa institusi, cuma tidak berjalan efektif karena banyak faktor-faktor melemahkan,”kata Bupati
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Hj. Asmin Laura Hafid, SE. MM di dampingi Sekrtaris Daerah (Sekda) Serfianus, anggota DPRD Nunukan Darmanwansyah, Kabag Humas dan protokol Hasan Basri, Dandim 0911/Nunukan Letkol Czi Eko Pur Indriyanto, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Agen, pangkalan penyalur LPG 3 Kilogram, Lurah dan Camat.
Bupati Nunukan menyampaikan bahwa, “Kita punya Satgas Pengawasan LPG 3 KG yang melibatkan beberapa institusi, cuma tidak berjalan efektif karena banyak faktor melemahkan.”
“Salah satu penghambat tim dalam
pengawasan LPG 3 KG kata Laura, tidak adanya kewenangan pemerintah daerah mengawasi dan mengatur distribusi gas subsidi, Kewenangan tersebut berada di
pemerintah tingkat provinsi,” Katanya.
Maka, untuk mencari solusi terkait permasalahan LPG yang ada di Nunukan, nanti dari pemerintah daerah akan segera melakukan rapat internal dengan melibatkan teknis terkait.
“Ditribusi Gas LPG 3 KG ini harus tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang benar- benar membutuhkan, saya meminta untuk kesadaran bersama,”Tegas Laura dalam rapat pembahasan kelangkaan LPG 3 KG, diruang pertemuan Lantai. V Kantor Bupati Nunukan”,Tutur Laura. (Rdm)
