Kabuparen Bandung Barat – (Tabloidpilarpost.com), Berjalannya proses pengembangan dari kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2020, yang melibatkan Bupati Bandung Barat non aktif Aa Umbara Sutisna. Sekaligus pemanggilan sejumlah saksi-saksi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bandung Barat maupun beberapa pihak swasta yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua aktivis Bandung Barat yang identitasnya tidak ingin diketahui, mengatakan kepada wartawan TabloidpilarPost.com, diduga bahwa ada kejanggalan dalam pengangkatan jabatan fungsional Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan di Pemkab Bandung Barat yang harus diungkap oleh KPK kembali.
“Saya menduga adanya kejanggalan dalam proses pengangkatan Dr. Essenhower sebagai Kadis Kesehatan, karena yang saya ketahui, beliau itu harus mempunyai beberapa syarat untuk naik jenjang menjadi seorang Kadis. Apakah beliau sudah mempunyai beberapa persyaratan itu, kalau tidak mempunyai, KPK harus mendalami perkara ini juga,” ungkap Aktivis Bandung Barat, pada Senin (3/5/2021).
Menurutnya, dalam jabatan fungsional madya sebelum Dr. Essenhower dilantik, ia harus mempunyai beberapa syarat yang harus dilakukan olehnya, yaitu ;
1. Mempunyai bukti lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
2. Angka Kredit minimal 400.
Selain itu aktivis tersebut yang didampingi oleh rekan-rekannya juga menjelaskan, pada saat menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Lembang, Dr. Essenhower masih berpangkat 3D. Pada bulan November 2020 Dr. Essenhower dipindahkan jabatan menjadi Fungsional Madya dengan pangkat 3D. Kemudian, pada bulan Februari 2021 Dr. Essenhower mengikuti Open Biding Kadis Kesehatan KBB dan selanjutnya dilantik menjadi Kadis Kesehatan pada bulan Maret 2021.
“Yang menjadi persoalan itu, pertama ya. Jabatan Kadis adalah jabatan dengan pangkat 4A, sedangkan pada saat menjabat sebagai fungsional baru berpangkat 3D. Pertanyaannya Kapan Essenhower naik pangkat menjadi 4A,” ujar Aktivis tersebut.
Yang kedua, secara Aturan kenaikan pangkat dari 3D ke 4A di jabatan fungsional itu harus melalui dua jalur :
a. Jalur Reguler : harus memiliki angka Kredit minimal 400 untuk naik jenjang dari dokter Ahli muda/3D ke dokter Ahli madya/4A.
b. Jalur Inpasing : pangkat awal minimal 3D/ penata tingkat 1 setelah menempuh Jabatan fungsional selama satu tahun dia juga harus mendapatkan angka Kredit sekurang-kurangnya 400 dan selanjutnya penyesuaian golongan dari penata tingkat 1/3D ke pembina/ 4A.
Masih dengan Aktivis tersebut, “Yang ketiga, seandainya bahwa pada saat menjadi Kepala RSUD Lembang, Dr. Essenhower berpangkat 4A pada saat beralih ke Fungsional tidak bisa begitu saja mencalonkan diri sebagai Kepala Dinas. Karena baru berpangkat fungsional dokter ahli muda dan untuk menjadi dokter ahli madya harus melaksanakan jabatan fungsional selama satu tahun,” pungkasnya.
Yang keempat, Seandainya pada saat beralih jabatan Fungsional, Dr. Essenhower sudah memiliki angka Kredit 400 dengan pangkat 3D, maka sebelum naik ke 4A harus mengikuti Uji Kompetensi terlebih dahulu. Setelah mengikuti uji kompetensi masih berpangkat 3D dengan status ahli madya, baru setelah satu tahun menjabat sebagai ahli madya baru bisa naik golongan menjadi 4A.
Lebih lanjut Aktivis ini juga mengatakan, “Yang kelima. Kejanggalannya bisa naik golongan dari 3D ke 4A hanya dalam waktu dua bulan di jabatan Fungsional. Dan tidak ada kejelasan angka kredit serta tidak ada Uji Kompetensi, harusnya beliau berpraktek selama satu tahun sebagai Fungsional,” bebernya.
Berdasarkan informasi yang diterima dari rekan-rekan Aktivis Bandung Barat lainnya, pihaknya menyimpulkan bahwa ;
1. Adanya Kejanggalan kenaikan pangkat Dr. Essenhower dari 3D ke 4A hanya dalam dua bulan di Jabatan Fungsional.
2. Yang menjadi Pertanyaan Besar :
a. Kapan Dr. Essenhower mendapatkan angka Kredit 400? Karena Angka Kredit baru di sahkan setelah menduduki jabatan Fungsional selama satu tahun. Dan siapa yang mengeluarkan angka kreditnya. apakah ada dokumen penetapan angka kredit.
b. Kapan Dr. Essenhower mengikuti Uji Kompetensi dan apakah ada dokumen hasil uji kompetensinya.
c. Untuk naik golongan dari 3D ke 4A dalam jabatan fungsional harus ada rekomendasi dari Kementrian/ Pejabat yang berwenang. adakah dokumen tersebut.
3. Apabila Indikasi itu benar, maka :
a. Pelantikan Dr. Essenhower Sebagai Kadis Kesehatan KBB batal demi hukum karena Cacat Administrasi.
b. Diduga adanya permainan yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB. Apakah BKPSDM seceroboh itu tidak memperhatikan aturan Permenpan tentang Jabatan Fungsional atau ada sesuatu.
c. Dimungkinkan adanya Nepotisme dalam pengangkatan jabatan Dr. Essenhower.
Ditempat yang sama, narasumber yang namanya tidak ingin disebutkan juga menambahkan, “Beberapa data sudah kita pegang, kita akan segera kirim data ini ke KPK secepatnya, untuk laporkan dugaan gratifikasi Dr. Essenhower untuk mendapatkan jabatan fungsional sebagai Kadis Kesehatan yang sudah kita ketahui. Dan apa saja yang diberikan Dr. Essen kepada Aa Umbara Sutisna untuk mendapatkan jabatan itu,” katanya.
Ia berharap, dari kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk pejabat-pejabat di Pemkab Bandung Barat.
Selanjutnya, wartawan berupaya memberikan hak jawab, sejak Selasa (4/5/2021) kepada Dr. Essenhower melalui pesan aplikasi WhatsApp agar pemberitaan yang ditayangkan fair dan berimbang. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, wartawan tidak mendapatkan balasan pesan dari nomor WhatsApp tersebut.
Kemudian, pada Rabu (5/5/2021), wartawan berupaya kembali, mengkonfirmasi nomor WhatsApp Dr. Essenhower. Anehnya, melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut yang diterima oleh wartawan, bukannya mendapatkan penjelasan klarifikasi dari perkara itu, wartawan malah mendapatkan balasan pesan yang bertuliskan, bahwa nomor WhatsApp tersebut bukanlah nomor Dr. Essenhower.
Padahal nomor tersebut, didapatkan oleh wartawan dari salah seorang pejabat eselon ll di Pemerintahan KBB.
Untuk ketiga kalinya, akhirnya wartawan berupaya kembali memberikan hak jawab kepada Dr. Essenhower melalui surat konfirmasi yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan KBB, pada siang harinya. Hingga berita ini ditayangkan, Dr. Essenhower tidak memberikan penjelasan apapun terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tentang kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengangkatan Dr. Essenhower menjadi Kadis Kesehatan di Pemkab Bandung Barat.
(Koordinator Wilayah Jawa Barat TabloidpilarPost.com Dan Tim)
