Bandung Barat,(Tabloidpilarpost.com), Peran fungsi pengawasan di Komisi I dan Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat (A3KJB) belum dilaksanakan secara maksimal. DPRD KBB belum secara sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasan untuk mengontrol jalannya pemerintahan di KBB.
“Dari luar, DPRD KBB tampak garang. Begitu banyak panitia kerja (panja), panitia khusus (pansus), serta instrumen lainnya yang dibentuk. Tapi, dalam kenyataannya, DPRD KBB tidak menggunakan instrumen itu secara optimal. Dan saya bertanya, apakah Komisi I dan Komisi lll DPRD KBB masih ada,” ungkap Koordinator A3KJB, Jachja Taruna Djaja didampingi sejumlah anggotanya, pada Jum’at (30/4/2021).
Baca juga:
Pihaknya juga menilai, gebrakan sidak langkah pertama belum lama ini yang dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan itu sangat jelas menunjukan tidak adanya sinergisitas peran Komisi I dan Komisi lll didalam hal membangun pemerintahan KBB kedepan.
“Meskipun Plt Bupati Bandung Barat baru beberapa hari menjabat, harusnya Komisi I dan Komisi lll DPRD KBB mempersiapkan diri ataupun sudah memiliki bahan bagaimana untuk kedepannya Pemkab Bandung Barat ini, karena banyak bangunan yang tidak berizin. Salah satunya sidak pertama yang kemarin, Pasar Tagog Padalarang, tempat usaha H. Totoh Gunawan yaitu Ayam Gotik, lalu beberapa tempat Wisata di Lembang, kemudian yang terakhir Kantor Pemkab Bandung Barat sendiri yang belum berizin,” beber Jachja.
