(Tabloidpilarpost.com), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil sejumlah saksi terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menyikapi hal tersebut, Aktivis sekaligus pemerhati politik Jawa Barat yang enggan disebut namanya, mengaku jika dirinya mendukung penuh KPK atas sikap tegas dan penuh ketelitian pada pemeriksaan perkara tersebut.
“Alhamdulillah, sejak datangnya KPK ke Bandung Barat, saya bersama rekan dilapangan akan mendukung kerja dari Tim penyidik KPK untuk mengungkap kasus yang terjadi dipemerintahan Bandung Barat yang secara tegas berani, serta teliti dalam proses pemeriksaannya.” Sebut Aktivis sekaligus Pemerhati Politik Provinsi Jabar, pada Sabtu (27/3/2021) malam.
Dikatakannya: “Jujur, kami selalu mengawal perkembangan kasus ini. Kalaupun diperlukan, kami siap membantu KPK dalam memberikan informasi yang dibutuhkan,” paparnya.
Menurut pantauan, KPK selama ini terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan orang-orang yang diduga terlibat pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pemkab Bandung Barat.
Jika boleh memberikan saran, ” “KPK harus periksa juga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB terkait pengesahan RAPBD Bandung Barat tahun 2020, karena saya menduga, banyak gratifikasi yang telah terjadi terkait anggaran yang sebelumnya disahkan oleh DPRD kepada Pemkab Bandung Barat tahun 2020 kemarin. Perlu digarisbawahi ini dugaan saja, bisa benar bisa tidak, tapi apa salahnya dicoba sekalian,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh wartawan Tabloidpilarpost dari narasumber berbeda, sebelumnya KPK telah memanggil Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD KBB, Diane Yuliandari sekaligus istri muda Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.
Selain itu KPK juga memanggil dua orang lainnya dari Sekretariat DPRD KBB yaitu Staf Pengelola Persidangan pada Subag Persidangan dan Perundang-undangan, Dicky Yuswandira yang diketahui juga sebagai adik dari Diane yang diketahui selaku istri muda Bupati, yang sekaligus karyawan honorer di Sekretariat DPRD KBB.
Menurut narasumber, dirinya mendukung saran dari Aktivis sekaligus Pemerhati Politik Provinsi Jawa Barat tersebut jika DPRD KBB juga harus diperiksa.
“Karena saya dapat informasi, setiap aliran dana yang harus diverifikasi diduga ditampung dalam rekening Dicky dan Ajeng Dahlia mantan dari adik ipar Diane.” tutur narasumber.
Ia juga menjelaskan, “Istri mudanya Bupati secara keterlibatan langsung sepertinya tidak, cuma semua aliran dana diduga ditampung direkening Dicky dan Ajeng. Misalnya ada sebuah proyek, pasti ada Fee proyek, seharusnya fee proyek itukan diterima oleh Diane, tapi tidak masuk kerekening Diane, tetapi dimasukan kerekening Dicky dan Ajeng, untuk mencari aman,” bebernya.
“Semoga Kasus dugaan Korupsi ini akan terkuak kebenarannya, dan yang salah tetap bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal. Dari kejadian ini semoga kedepannya Pemkab Bandung Barat lebih baik lagi dan dijadikan pembelajaran bagi Daerah lain.” pungkas narasumber
(Redaksi)
