JAKARTA – (Tabloidpilarpost.com),Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), demikian disampaikan Teuku Riefky Harsya Sekjen DPP Partai Demokrat dalam acara Konsolidasi DPP Partai Demokrat di Jl. Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat (18/3/2021).
“Untuk itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah kita masing-masing, dan mencegah perbuatan melawan hukum yang merusak iklim Demokrasi kita,” ujarnya.
Dijelaskannya, kepemilikan lambang Partai Demokrat termasuk panji-panjinya telah didaftarkan dan diakui oleh pemerintah sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketua Umum AHY berkantor sehari-hari.
Baca juga :
“Kami menghimbau agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor DPC Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai dengan mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal. Laporan penipuan tersebut akan segera kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Sekjen Partai Demokrat DPP Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-
“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah, Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,” pungkas TRH. (purba/Redaksi)
